Bimtek RKA dan DPA Instansi Pemerintah dan Tata Cara Penyusunan

Bimtek RKA dan DPA Instansi Pemerintah – Berdasarkan UU No. 17 / 2003 menata peranan RKPD yg merupakan klasifikasi RPJMD & Renstra AKPD dalam kaitannya menggunakan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA SKPD & RAPBD. UU No. 25 / 2004 mengatur tentang kontribusi & tanggung jawab Kepala SKPD dalam menyiapkan Renstra SKPD.

UU No. 32 Tahun 2004 mempresentasikan tentang muatan pokok Renstra SKPD yg mencakup visi, misi, tujuan, kebijakan, program, strategi & kegiatan SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD & berpedoman pada RPJMD.

Undang-Undang No. 33 / 2004 mengatur tentang kontribusi & status RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD, & APBD yg merupakan pembagian terstruktur mengenai RPJMD & Renstra SKPD. Undang – Undang ini menegaskan perlunya penyusunan Rencana Kerja dan RKA SKPD berlandaskan penganggaran berbasis kinerja. Ini pertanda perlunya Renstra SKPD juga melihat target capaian kinerja pembangunan wilayah sehingga mudah untuk ditransformasikan ke dalam Rencana Tahunan (RKPD).

Dalam konteks ini, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 menegaskan bahwa penyusunan Renstra SKPD wajib berpedoman pada RPJMD. Lantaran RPJMD adalah dasar dalam penyusunan RAPBD, RKPD, Renja SKPD, & menjadi bentuk penafsiran RPJMD. Sebagai langkah penting, Peraturan Pemerintah No. 65/2005 menegaskan bahwa RPJMD dan Renstra SKPD wajib mencakup target pencapaian Standar Pelayanan Minimum dalam jangka menengah. Selanjutnya, target ini harus diintegrasikan ke dalam RKPD, Renja SKPD, KUA, APBD, dan RKA SKPD. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan keuangan daerah, tujuannya adalah mencapai target Standar Pelayanan Minimal tahunan.

Dalam rangka memaksimalkan pemahaman Pemerintah daerah, baik Eksekutif & Legislatif, kami PUSLATNAS sebagai media riset pendidikan & pelatihan formal, dengan ini akan menyelenggarakan Bimtek Keuangan dengan tema ‘Tata Cara Penyusunan RKA & DPA Instansi Pemerintah’ Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2025