Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Tata Cara Penatausahaan

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Tata Cara Penatausahaan – penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara SKPD berkaitan erat dengan manajemen keuangan daerah. penafsiran mendalam dari pengelolaan keuangan daerah yaitu kegiatan yg berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, tanggung jawab, dan inspeksi dalam bidang keuangan daerah.

Peraturan Menteri telah mengatur pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kewenangannya dalam pengelolaan keuangan daerah, prinsip-prinsip umum, dan struktur dalam APBD, serta menyusun Agenda APBD, menetapkan APBD, dan melaksanakan APBD, termasuk berbagai aspek lainnya, di wilayah yang belum memiliki DPRD yang berlaku.

melalui adanya SAP (Standar Akuntansi Pemerintah), & pada bentuk melaksanakan peraturan pemerintah yg isinya tentang pelaporan keuangan dan kapasitas dalam institusi pemerintah, menteri dalam negeri pun menyatakan peraturan kementerian yg berisi mengenai mekanisme penatausahaan & penyusunan Catatan pertanggungjawaban bendahara dan penyampaiannya.

ketika ini, peran & kewajiban seorang bendahara SKPD memegang elemen yg sangat penting. Lantaran bendahara memiliki posisi yg strategi di pemerintahan dalam hal pengelolaan keuangan. Namun, peraturan kementerian tidak dengan jelas mengatur pedoman penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara.

Oleh karena itu, setiap bendaharawan daerah harus memberikan panduan atau petunjuk yang lebih komprehensif tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban kepada mereka. Maka hal itu akan memudahkan kerja setiap bendahara daerah dalam mengelola keuangan dengan cara yg lebih baik & juga tepat guna.

Dalam rangka memantapkan pemahaman tentang Pengelolaan, Dan tanggung jawab Bendahara Instansi Pemda, kami akan menyelenggarakan ” Bimtek Tata Cara Penatausahaan & Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya” pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026