Bimtek Bendahara Instansi Pemerintah Daerah

Bimtek Bendahara Instansi Pemerintah Daerah – Dalam penyusunan laporan keuangan daerah terdiri atas perencanaan, pelaksanaan , pelaporan, penatausahaan & pertanggung jawaban. Yang memegang kekuasaan dalam Manajemen keuangan daerah adalah Gubernur/Bupati/Walikota atau pemerintahan desa selaku pemimpin Pemda yg terkait. Bendahara mendelegasikan pelaporan keuangan kepada Seda, kepala urusan, kepala bagian, dan kepala urusan keuangan.

Permendagri No. 55/2008 mengatur enam jabatan bendahara, termasuk penerimaan, penerimaan pembantu, penerimaan PPKD, pengeluaran, pengeluaran pembantu, dan pengeluaran PPKD.

Bendahara pengeluaran SKPD bertanggung jawab atas pengelolaan dana, mulai dari penerimaan sampai dengan pertanggungjawaban pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD & SKPD.

Sebagai langkah awal dalam penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran SKPD dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD, berikut ini yang meliputi:

1. Bendahara pengeluaran, dalam rangka melaksanakan belanja daerah, mengajukan surat permintaan pembayaran atau SPP. Yang terdiri dari SPP uang persediaan atau UP, SPP ganti uang persediaan atau GU, SPP tambahan uang atau TU, SPP eksklusif
2. Bendahara pengeluaran mencatat belanja dalam berbagai buku kas, termasuk kas umum, kas tunai, pajak, panjar, dan simpanan/bank.
3. Bendahara pengeluaran harus membahas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang meliputi UP, uang persediaan, uang tambahan, pertanggungjawaban administratif, dan pertanggungjawaban fungsional.

Dalam laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan, harus mendokumentasikan bukti belanja yang sah saat menggunakan uang persediaan. Bendahara yang mempertanggungjawabkan penggunaan uang tambahan atau laporan TU harus menyerahkan dokumen dengan bukti-bukti yang sah dan lengkap. Bendahara pengeluaran membuat pertanggungjawaban administrasi dan menyampaikannya kepada pejabat pengguna anggaran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Mereka menggunakan surat pertanggungjawaban (SPJ) untuk mencatat administrasi perjalanan dinas dalam buku kas umum dan laporan penutupan kas.

Dalam suatu instansi Pemda, peran bendahara menjadi sangat krusial karena harus menyelesaikan begitu banyak tugas yang wajib. Selain itu, seseorang yang memilih untuk menjadi bendahara harus menjalankan proses pelaporan keuangan dengan profesional, tertib, efisien, efektif, dan transparan, dengan penuh kehati-hatian untuk menghindari kesalahan. Oleh karena itu, bendahara tersebut harus memiliki kemampuan dan keahlian dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban bendahara instansi Pemda, kami akan menyelenggarakan ‘Bimtek Perencanaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah’ pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2025