Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa, Pengadaan Barang dan Jasa, serta Audit BPK

Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa – Para warga desa memiliki hak dan tanggung jawab terkait dengan evaluasi keuangan desa menggunakan uang, barang, dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam suatu desa. Pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan.

Pemerintah desa melakukan APBDESA sebagai sebuah agenda keuangan tahunan. Selain itu, dalam melaksanakan pengelolaan keuangan, kita perlu membuat peraturan khusus. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) aktif melakukan audit inspeksi terhadap manajemen dan pertanggungjawaban keuangan desa sebagai pedoman pelaksanaan keuangan desa.

Metode & mekanisme pertanggungjawaban pada bidang keuangan desa

Otoritas lokal berskala desa biasanya mendapatkan pendanaan dari APBDESA, tetapi juga bisa mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Kementerian atau lembaga mengalokasikan dana dari APBN dan menyalurkannya ke daerah kabupaten atau kota melalui satuan kerja. Selanjutnya, desa akan menyalurkan pendapatan kembali kepada pemakai APBD desa melalui rekening kas desa, dan kepala desa akan memberikan wewenang pengelolaan keuangan desa kepada perangkat desa yang telah dia tunjuk.

Dalam rangka memantapkan pemahaman tentang Keuangan Desa, kami akan mengadakan bimtek dengan topik ‘Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Yang Dilengkapi Dengan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa Dan Audit Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa’ pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2025