Bimtek Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Peningkatan Kapasitas Penatausahaan

Bimtek Pertanggungjawaban Keuangan Daerah – Pedoman penyusunan APBD sebagai acuan Pemerintah Daerah pada sebuah penyusunan anggaran. Dengan asa peraturan tadi bisa berfungsi menjadi konsep dasar pada pengoptimalisasian panduan pada hal manajemen keuangan yg telah di integrasi. Selain itu wajib efektif & akuntabel yg sinkron dengan tujuan APBD beserta fungsinya.

Dalam memahami panduan tadi, warga wajib mengetahui dengan pasti segala hal yg terkait dengan bimbingan tentang teknis peningkatan kapasitas kinerja aparatur pemerintah pada penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan daerah dan strategis menghadapi audit pada penyusunan & pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Dalam pelaksanaan dan penganggaran SKPD, masih terdapat keterbatasan dalam hal keahlian, pengetahuan, dan sikap, terutama dalam penatausahaan keuangan daerah dan laporan keuangan. Ini sering mengakibatkan temuan-temuan dalam pertanggungjawaban dan pengauditan BPK, seperti kesalahan penghitungan. Peran bendahara penerimaan dan pengeluaran sangat penting dalam penatausahaan SKPD.

Tugas bendahara SKPD dalam penerimaan adalah melakukan pembukuan untuk semua penerimaan dan penyetoran sesuai tanggung jawabnya. Lalu menyampaikan pelaporan atas pertanggungjawaban penerimaan secara spesifik kepada pejabat pengelolaan keuangan wilayah atau PPKD.

Bendahara SKPD bertanggung jawab mengelola uang dalam semua aspek terkait dengan persediaan, penerimaan, penyimpanan, penatausahaan, dan pembukuan dalam pengelolaan keuangan. Kemudian melakukan pengujian dan pembayaran yg berdasar dalam perintah dari pejabat penghasil komitmen atau PPK.

Bendahara SKPD mengelola uang dalam semua aspek keuangan, termasuk persediaan, penerimaan, penyimpanan, penatausahaan, dan pembukuan. Selain itu bendahara juga berhak menolak bila terdapat peraturan atau tugas lain yg tidak sinkron dengan peraturan kepala daerah.

Dalam rangka menaikkan kinerja Aparatur Pemerintah dalam pemerintahan yg baik (good governance) Dengan ini kami akan melaksanakan Bimtek mengenai Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan & Pertanggungjawaban Manajemen Terhadap Peningkatan Kapabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan keuangan. Yang akan diselenggarakan pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2025