Manajemen Keuangan Pajak Daerah dan Kedudukan BPHTB

Manajemen Keuangan Pajak Daerah – Demi meningkatkan tertib administrasi manajemen data Pajak Bumi & Bangunan dan pelayanan kepada wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak sudah menerbitkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER–12/PJ Tahun 2010 mengenai Nomor Objek Pajak Pajak Bumi & Bangunan.

Selama itu, dengan terbitnya beberapa Peraturan Pemerintah tentang pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB) Dan Undang-Undang tentang Pajak & Retribusi Daerah dan pengelolaan keuangan retribusi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). Agar terwujud Pemerintahan Good Governance, Aparatur Pemda perlu memahaminya dengan baik.

Untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan meningkatkan pelayanan dalam pelaporan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, harta, dan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan terkait bidang perpajakan, kami juga menerapkan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan(SPT )melalui berbagai bentuk, seperti e-SPT, e-Filing, dan media elektronik.

Maka kami membuat bimbingan teknologi tentang pengelolaan keuangan pajak dan retribusi wilayah serta kedudukan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Hal ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dalam setiap rakyat yg masih belum tahu mengenai manajemen keuangan pengelolaan di bidang perpajakan.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan hal tersebut, kami Pusat Pelatihan Nasional akan menyelenggarakan Bimtek/Diklat dengan tema ‘Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB) serta Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak & Retribusi Daerah’. Kami akan melaksanakan acara ini pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2025