Bimtek Verifikasi dan Rekonsiliasi Laporan Bendahara

Bimtek Verifikasi dan Rekonsiliasi Laporan Bendahara – Adanya asas hukum sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. : PMK-162/PMK.05/2013 & Perdirjen Perbendaharaan No:PER-03/PB/2014. Bendahara membentuk LPJ setiap bulan dan menyampaikannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Tugas satuan kerja adalah mengantisipasi pembuatan laporan yang benar dan akurat serta menjadi lebih teliti dalam pembuatan Laporan pertanggungjawaban (LPJ), sehingga waktu pengirimannya ke KPPN tidak salah dan tidak memerlukan revisi berulang.

Dalam proses rekonsiliasi, kami membandingkan data transaksi keuangan yang telah kami proses melalui beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Sementara Verifikasi adalah pemeriksaan mengenai kebenaran laporan, perhitungan uang & lain sebagainya. Bendahara membentuk perbaikan dan melakukan verifikasi sebagai bagian dari pertanggungjawaban atas pengelolaan uang.

Kami menyelenggarakan Pelatihan dengan tujuan

Hal ini untuk menaruh pengajaran tentu sistem rekonsiliasi. Terdapat seseorang yang terlibat dalam pencocokan semua data transaksi keuangan yang dikeluarkan dalam sebuah kegiatan. Di mana ini akan di sesuaikan dengan seluruh sistem hingga sub sistem dalam sumber yg sama. Dalam rangka mengatasi manipulasi yang akan menguntungkan perseorangan atau kelompok, perlu melakukan hal tadi.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemerintah daerah, baik Eksekutif juga Legislatif, dengan ini kami Pusat Pelatihan Nasioanl (PUSLATNAS) akan melaksanakan “ Bimtek Verifikasi dan Rekonsiliasi Laporan Bendahara ”. Pelatihan ini akan di laksanakan pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026