Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual serta Strategi Penyusunan dan Penyajian

Laporan Keuangan Daerah – Dalam basis akuntansi ini, entitas mencatat, mengakui, dan menyajikan suatu peristiwa akuntansi atau transaksi ekonomi dalam bentuk laporan keuangan saat transaksi tersebut terjadi, tanpa memperhatikan kapan entitas menerima atau membayarkan kas.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan tiga pengaturan utama:

• Kelembagaan: Hal ini mencakup penataan struktur organisasi dan tata kerja yang terkait dengan tugas dan fungsi akuntansi pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah (PPKD) untuk mendukung penerapan SAP berbasis akrual. Termasuk juga penyusunan standar operasional prosedur (SOP) penerapan SAP berbasis akrual pada SKPD dan PPKD.
• Sumber daya manusia: Hal ini mencakup pengembangan kompetensi tenaga akuntansi yang menangani pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan komitmen aparatur pemerintah daerah terhadap penerapan SAP berbasis akrual.
• Regulasi: Meliputi penyesuaian peraturan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan penerbitan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah (sesuai dengan Permendagri tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah).

Dalam rangka mendukung implementasi SAP berbasis akrual, pemerintah akan menyelenggarakan bimbingan teknis nasional dengan tema: “Bimbingan Teknis Strategi Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual”. Pelaksanaan Bimtek akan kami lakukan pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026