Bimtek Standar Akuntansi Keuangan Daerah

Bimtek Standar Akuntansi – Perubahan dalam manajemen keuangan desa telah terjadi, di mana sebelumnya Permendagri No. 113 Tahun 2014 mengatur, dan sekarang telah diubah melalui Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Manajemen Keuangan Desa. Dalam peraturan terbaru ini, beberapa aspek tetap tidak mengalami perubahan. Misalnya berdasarkan definisi keuangan desa, masing-masing memakai definisi yg sama misalnya pada Permendagri sebelumnya.

Berikut ini adalah beberapa perubahan dalam peraturan terbaru yaitu dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yg terkait dengan manajemen keuangan desa :

• Dasar manajemen Keuangan Desa

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa manajemen keuangan desa harus mematuhi asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kedisiplinan aturan dalam pengelolaan keuangan desa. APD Desa menjadi dasar pengelolaan keuangan Desa selama satu tahun anggaran dari 1 Januari hingga 31 Desember.

• Kekuasaan manajemen Keuangan Desa

Dalam peraturan sebelumnya, Kepala Desa mengendalikan penuh, sementara dalam Permendagri terbaru, Kepala Desa menjadi PKPKD (pengelola keuangan desa). Kepala Desa membagi manajemen keuangan desa kepada Perangkat Desa, termasuk PPKD (Pelaksana Kegiatan Desa).

• Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 9, dinyatakan bahwa APBDESA dibentuk berdasarkan: pendapatan desa, belanja desa, & pembiayaan desa. Pendapatan desa dan belanja desa memiliki klasifikasi yang berbeda. Klasifikasi pembiayaan, di sisi lain, mengelompokkan pembiayaan berdasarkan kelompok, jenis, dan objek pembiayaan.

• Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam pasal 29 pengelolaan keuangan Desa, terdiri atas: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, & pertanggungjawaban. Pemerintah Desa dapat mengelola keuangan mereka dengan menggunakan sistem informasi yang mereka kelola sendiri, tanpa melibatkan Kemendagri.

• Pembina & Pengawasan

Menteri dan Direktur jendral Bina Pemerintahan Desa & Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri mengkoordinasikan pelatihan dan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pemda Provinsi mengawasi alokasi dana desa, pajak daerah, retribusi wilayah, dan memberikan bantuan keuangan pada desa. Sedangkan Bupati/Wali Kota melakukan pelatihan dan pengawasan yang mereka koordinasikan dengan APIP kabupaten/Kota.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kami akan menyelenggarakan “Bimtek Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dan Strategi Menghadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah” Pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2025