Bimtek Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Pemerintahan Daerah Provinsi

Bimtek Harmonisasi Antar Bidang – Pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi tiga tingkatan utama yaitu pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota. Agar pelayanan publik efisien dan efektif, penting adanya koordinasi yang baik antara tingkatan pemerintahan ini. Salah satu upaya kunci untuk mencapai harmonisasi ini adalah melalui pelatihan Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan penting karena dapat menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan program dan proyek, yang pada gilirannya dapat menghemat sumber daya. Selain itu, harmonisasi ini juga meningkatkan kualitas pelayanan publik karena berbagai tingkatan pemerintahan dapat bekerja bersama secara sinergis. Dengan cara ini, pemerintahan dapat lebih baik memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Undang-Undang yang mendasari Pelatihan Harmonisasi ini termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur hubungan antara pemerintahan provinsi dengan kabupaten/kota. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota juga menjadi acuan penting.

Dalam pelaksanaannya, Pelatihan Harmonisasi melibatkan pejabat pemerintahan, aparatur sipil negara, dan staf pemerintahan daerah yang terlibat dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Pelatihan ini tidak hanya mendalami regulasi, tetapi juga melibatkan peserta dalam aktif berkolaborasi dalam tim, berkomunikasi, dan melakukan negosiasi untuk memastikan harmonisasi yang baik.

Pelatihan Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Pemerintahan Daerah Provinsi meningkatkan koordinasi antar tingkatan pemerintahan di Indonesia dengan baik dan benar. Pemerintah kabupaten/kota dan provinsi dapat bekerja lebih efisien dalam pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah melalui pemahaman undang-undang dan pelatihan.

Untuk meningkatkan pemahaman aparatur di bidang pemerintahan, dengn ini kami akan menyelenggarakan “Bimtek Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Daerah/Provinsi”. Pelatihan tersebut akan diselenggarakan pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2025