Bimtek Penerapan Dan Penghitungan TKDN Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa

Bimtek Penerapan Dan Penghitungan – Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Pemerintah mewajibkan penerapan TKDN dalam pengadaan barang dan jasa, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tujuannya untuk memaksimalkan penggunaan produk dan jasa dalam negeri.

Pertama, perencanaan pengadaan. Dalam tahap ini, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) wajib menentukan target TKDN yang akan mereka terapkan dalam pengadaan. Kementerian Perindustrian memperhatikan Daftar Inventaris Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri (DIBP) agar dapat menyesuaikan Target TKDN dengan jenis barang dan jasa yang akan dibelinya.

Kedua, pemilihan penyedia. K/L/Pemda wajib mengevaluasi TKDN yang ditawarkan oleh penyedia dalam dokumen penawaran. Penyedia dengan TKDN yang lebih tinggi akan mendapatkan preferensi harga, sehingga memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan tender.

Ketiga, pelaksanaan kontrak. K/L/Pemda wajib melakukan verifikasi TKDN terhadap produk dan jasa yang telah diterima. Kementerian/lembaga daerah/pemerintah daerah dapat melakukan verifikasi ini sendiri atau melibatkan lembaga verifikasi independen.

Keempat, monitoring dan evaluasi. K/L/Pemda wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TKDN dalam pengadaan barang dan jasa. Perbaikan dan peningkatan penerapan TKDN di masa depan menggunakan hasil monitoring dan evaluasi ini.

Kesimpulannya, penerapan TKDN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan penggunaan produk dan jasa dalam negeri, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pusat Pelatihan Nasional (PUSLATNAS) akan menyelenggarakan “ Bimtek Penerapan Dan Penghitungan TKDN Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa ”. Pelatihan tersebut akan dilaksanakan pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2025