Penyusunan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Masing-masing unit kerja memulai prosesnya dengan menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT). Peserta Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) membahas dan menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKT) untuk kemudian menjadikannya dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

DPRD dan Sekretariat DPRD mengelola anggarannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Tata Tertib Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pejabat Pengelola Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran (BP) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran di masing-masing unit kerja.

Selain itu, sistem mencatat transaksi keuangan dalam jurnal dan buku besar, kemudian melaporkannya dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Neraca.

Oleh karena itu, penting bagi DPRD dan Sekretariat DPRD untuk menjalankan tata kelola keuangan dengan baik. Kami berharap bahwa sistem yang transparan, akuntabel, dan efisien akan menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif dan mendukung kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pusat Pelatihan Nasional (PUSLATNAS) akan menyelenggarakan “ Bimtek Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD ”. Pelatihan tersebut akan dilaksanakan pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Bimtek Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD pertama kali tampil pada PUSLATNAS.