Dalam memahami panduan tadi, warga wajib mengetahui dengan pasti segala hal yg terkait dengan bimbingan tentang teknis peningkatan kapasitas kinerja aparatur pemerintah pada penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan daerah dan strategis menghadapi audit pada penyusunan & pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Dalam pelaksanaan dan penganggaran SKPD, masih terdapat keterbatasan dalam hal keahlian, pengetahuan, dan sikap, terutama dalam penatausahaan keuangan daerah dan laporan keuangan. Ini sering mengakibatkan temuan-temuan dalam pertanggungjawaban dan pengauditan BPK, seperti kesalahan penghitungan. Peran bendahara penerimaan dan pengeluaran sangat penting dalam penatausahaan SKPD.

Tugas bendahara SKPD dalam penerimaan adalah melakukan pembukuan untuk semua penerimaan dan penyetoran sesuai tanggung jawabnya. Lalu menyampaikan pelaporan atas pertanggungjawaban penerimaan secara spesifik kepada pejabat pengelolaan keuangan wilayah atau PPKD.

Bendahara SKPD bertanggung jawab mengelola uang dalam semua aspek terkait dengan persediaan, penerimaan, penyimpanan, penatausahaan, dan pembukuan dalam pengelolaan keuangan. Kemudian melakukan pengujian dan pembayaran yg berdasar dalam perintah dari pejabat penghasil komitmen atau PPK.

Bendahara SKPD mengelola uang dalam semua aspek keuangan, termasuk persediaan, penerimaan, penyimpanan, penatausahaan, dan pembukuan. Selain itu bendahara juga berhak menolak bila terdapat peraturan atau tugas lain yg tidak sinkron dengan peraturan kepala daerah.

Dalam rangka menaikkan kinerja Aparatur Pemerintah dalam pemerintahan yg baik (good governance) Dengan ini kami akan melaksanakan Bimtek mengenai Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan & Pertanggungjawaban Manajemen Terhadap Peningkatan Kapabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan keuangan. Yang akan diselenggarakan pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Bimtek Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Peningkatan Kapasitas Penatausahaan pertama kali tampil pada PUSLATNAS.

Pihak yang menyusun anggaran hanya menitikberatkan pada segala kebutuhan pengeluaran tanpa melakukan pemeriksaan yang teliti terhadap pertanggungjawaban, sehingga mereka tidak mengetahui keefektifan pengeluaran dana yang telah mereka lakukan. Hanya mencermati keseimbangan antara anggaran pendapatan dan belanja adalah tolak ukur keberhasilan dari penyusunan anggaran. Namun, jika anggaran tersebut ternyata mengalami defisit, maka kita bisa menyimpulkan bahwa penyusunan anggaran telah gagal. Dengan perkembangan waktu, muncul sistematika baru dalam penyusunan anggaran yang berhubungan dengan hasil pelayanan.

Sistematika Anggaran Kinerja

Sistem penganggaran berbasis kinerja hanya memfokuskan diri pada meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan satu aktivitas. Perbandingan antara hasil keluaran & masukan merupakan efisiensi dalam sistem penganggaran. Efisiensi ketika keluaran melebihi atau sama dengan masukan. Anggaran tidak hanya mengandalkan pembelanjaan, tetapi juga mencapai tujuan tertentu dengan memastikan ada dukungan biaya yang memadai. Tentu saja penggunaan biaya tadi wajib terbilang efektif dan efisien.

Dalam rangka memantapkan pemahaman tentang Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja maka kami dari itu kami Pusat Pelatihan Nasional akan mengadakan “Bimtek Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja“ akan diselenggarakan pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Bimtek Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja pertama kali tampil pada PUSLATNAS.

Peraturan Menteri mengatur aktivitas pengelolaan keuangan wilayah, asas umum, struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, dan penyusunan serta penetapan APBDes untuk daerah tanpa DPRD.

Aktivitas pengelolaan keuangan di suatu wilayah ini amat krusial untuk dilakukan hal ini bertujuan untuk mencapai sebuah kejayaan suatu acara pemerintahan. Pejabat penatausahaan keuangan atau PPK serta bendaharawan SKPD aktif melakukan proses akuntansi ini.

Bendahara SKPD mempunyai tanggung jawab pada penyelenggaraan aktivitas akuntansi atau pembukuan yg mencakup kegiatan melakukan verifikasi, penilaian & analisis serta memberikan atau menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan pada Pejabat Pengelola keuangan Daerah atau PPKD. Sedangkan buat bendahara pengeluaran berperan pada waktu proses penatausahaan pengeluaran pada aktivitas penatausahaan kas uang persediaan, dan penerimaan. Sedangkan untuk PPK-SKPD hanya berperan dalam proses verifikasi, akuntansi SKPD sampai menyusun laporan keuangan.

Selain itu, kepala SKPD berwenang memilih pejabat penatausahaan keuangan SKPD yang akan melaksanakan aplikasi fungsi tata bisnis keuangan berdasarkan aturan yang terdapat dalam DPA-SKPD. Dan untuk tugas Pejabat TU Keuangan dalam SKPD sendiri yg mana tugas tersebut telah tercatat pada PP No 58 Tahun 2005, yaitu Meliputi:

1. Tugas pejabat tata usaha keuangan dalam SKPD melakukan penelitian terhadap kelengkapan SPP-LS yg diajukan oleh PPTK;
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, & SPP-TU yg diajukan oleh bendahara pengeluaran;
3. Menyiapkan SPM;
4. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

Maka kita dapat menyimpulkan bahwa PPK dan PPK-SKPD memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, meskipun keduanya menggunakan istilah PPK. Dengan penanggung jawab yang baik dan tepat, laporan keuangan akan berkualitas dan akurat.

Selain itu, orang-orang dengan kemampuan dan pemahaman luas tentang keuangan daerah sangat baik dalam mengelola aktivitas pengelolaan keuangan. Untuk meningkatkan kualitas SDM dalam pengelolaan keuangan, aparatur yang terlibat perlu mengikuti pembinaan keuangan Pusdiklat Pemendagri.

Demi melengkapi kebutuhan manajemen Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat PPK Dan Bendaharawan SKPD. Kami akan menyelenggarakan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi untuk PPK dan Bendaharawan SKPD pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD pertama kali tampil pada PUSLATNAS.