Di dalam aplikasi & penganggaran SKPD, banyak yg masih mengalami keterbatasan, baik dalam hal kepakaran, pengetahuan, ataupun sikap. Keterbatasan tadi umumnya terdapat dalam penatausahaan keuangan daerah, Prosedur dalam penyusunan neraca, laporan arus kas, & lain sebagainya. Sehingga di pada pertanggungjawaban dan pengauditan BPK umumnya menerima temuan-temuan, contohnya kesalahan penghitungan atau semacamnya. Di dalam melaksanakan penatausahaan, bendahara penerimaan dan pengeluaran mempunyai kiprah yg amat krusial dalam melaksanakan tugas bendaharawan SKPD.

Tugas bendahara SKPD pada bagian penerimaan, merupakan menyelenggarakan pembukuan dalam hal semua penerimaan dan penyetoran yg berasal dari penerimaan yg telah menjadi tanggung jawabnya. Lalu memaparkan laporan atas pertanggungjawaban penerimaan secara spesifik kepada pejabat pengelolaan keuangan daerah atau PPKD.

Bendahara SKPD bertanggung jawab untuk mengelola uang dalam semua aspek yang terkait dengan persediaan, penerimaan, penyimpanan, penatausahaan, dan pembukuan dalam pengelolaan keuangan. Kemudian melakukan pengujian dan pembayaran yg berdasar pada perintah dari pejabat pembuat komitmen atau PPK. Bendahara SKPD pengeluaran dapat menolak perintah pembayaran yang tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang harus mereka penuhi saat melakukan pembayaran. Selain itu bendahara juga berhak menolak jika ada peraturan atau tugas lain yg tidak sesuai dengan peraturan kepala daerah.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah dalam pemerintahan yg baik Dengan ini kami Pusat Pelatihan Nasional (Puslatnas) akan melaksanakan Bimtek mengenai Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan & Pertanggungjawaban Pengelolaan Terhadap Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan keuangan. Kami akan menyelenggarakan acara pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah dan Strategi Audit pertama kali tampil pada PUSLATNAS.

Peraturan Menteri telah mengatur pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kewenangannya dalam pengelolaan keuangan daerah, prinsip-prinsip umum, dan struktur dalam APBD, serta menyusun Agenda APBD, menetapkan APBD, dan melaksanakan APBD, termasuk berbagai aspek lainnya, di wilayah yang belum memiliki DPRD yang berlaku.

melalui adanya SAP (Standar Akuntansi Pemerintah), & pada bentuk melaksanakan peraturan pemerintah yg isinya tentang pelaporan keuangan dan kapasitas dalam institusi pemerintah, menteri dalam negeri pun menyatakan peraturan kementerian yg berisi mengenai mekanisme penatausahaan & penyusunan Catatan pertanggungjawaban bendahara dan penyampaiannya.

ketika ini, peran & kewajiban seorang bendahara SKPD memegang elemen yg sangat penting. Lantaran bendahara memiliki posisi yg strategi di pemerintahan dalam hal pengelolaan keuangan. Namun, peraturan kementerian tidak dengan jelas mengatur pedoman penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara.

Oleh karena itu, setiap bendaharawan daerah harus memberikan panduan atau petunjuk yang lebih komprehensif tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban kepada mereka. Maka hal itu akan memudahkan kerja setiap bendahara daerah dalam mengelola keuangan dengan cara yg lebih baik & juga tepat guna.

Dalam rangka memantapkan pemahaman tentang Pengelolaan, Dan tanggung jawab Bendahara Instansi Pemda, kami akan menyelenggarakan ” Bimtek Tata Cara Penatausahaan & Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya” pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Tata Cara Penatausahaan pertama kali tampil pada PUSLATNAS.