Sebagai pilar utama pendapatan negara, pajak memiliki peran krusial dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Selain wajib pajak pribadi, instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD juga memiliki Wewenang perpajakan yang tak dapat dielakkan.

Kewajiban Perpajakan Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD

Kewajiban perpajakan bagi Institusi pemerintah, BUMN, dan BUMD mencakup berbagai jenis pajak, seperti PPh Badan, PPN, dan PPnBM. Selain itu, mereka juga berkewajiban memotong dan menyetorkan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh pihak ketiga, seperti karyawan atau rekanan bisnis.

Tujuan dan Manfaat Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Institusi pemerintah, BUMN, dan BUMD memiliki tujuan utama untuk meningkatkan penerimaan negara. Selain itu, pemenuhan kewajiban perpajakan juga dapat menciptakan iklim investasi yang sehat, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Sanksi Bagi Pelaku Penggelapan Pajak

Bagi instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, pemerintah telah menetapkan berbagai sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa denda administratif, sanksi pidana, hingga pencabutan izin usaha. Oleh karena itu, penting bagi setiap instansi untuk memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman Instansi Pemerintah, BUMN, maupun BUMD tentang kewajiban perpajakan, kami dari Pusat Pelatihan Nasional (P;USLATNAS) akan menyelenggarakan Bimtek/Pelatihan dengan tema “Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD”. Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD pertama kali tampil pada PUSLATNAS.

Pertama, optimalisasi peran DPRD dalam penganggaran. DPRD memiliki kewenangan untuk membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam proses ini, DPRD perlu memastikan penyusunan APBD secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Kita dapat melakukannya dengan menganalisis secara mendalam Rancangan APBD, melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunannya, dan mengawasi pelaksanaan APBD.

Kedua, optimalisasi peran DPRD dalam pengawasan. DPRD memiliki kewenangan untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pemerintah pusat harus mengawasi secara efektif untuk memastikan pemerintah daerah bekerja secara efisien, efektif, dan akuntabel. Melakukan inspeksi, sidak, dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah, serta menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

Ketiga, optimalisasi peran DPRD dalam pembentukan Perda. DPRD memiliki kewenangan untuk membuat Perda yang selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam proses ini, DPRD perlu melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Pembuat kebijakan harus menghasilkan peraturan yang berkualitas, pro rakyat, dan mendukung pembangunan daerah.

Kesimpulannya, optimalisasi peran DPRD dalam penganggaran, pengawasan, dan pembuatan Perda Kabupaten/Kota adalah kunci untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan kapasitas anggota DPRD, membangun sinergi dengan berbagai pihak, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan optimalisasi peran DPRD, diharapkan Kabupaten/Kota dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pusat Pelatihan Nasional (PUSLATNAS) akan menyelenggarakan “ Bimtek Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ”. Pelatihan tersebut akan dilaksanakan pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Bimtek Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pertama kali tampil pada PUSLATNAS.

Di dalam aplikasi & penganggaran SKPD, banyak yg masih mengalami keterbatasan, baik dalam hal kepakaran, pengetahuan, ataupun sikap. Keterbatasan tadi umumnya terdapat dalam penatausahaan keuangan daerah, Prosedur dalam penyusunan neraca, laporan arus kas, & lain sebagainya. Sehingga di pada pertanggungjawaban dan pengauditan BPK umumnya menerima temuan-temuan, contohnya kesalahan penghitungan atau semacamnya. Di dalam melaksanakan penatausahaan, bendahara penerimaan dan pengeluaran mempunyai kiprah yg amat krusial dalam melaksanakan tugas bendaharawan SKPD.

Tugas bendahara SKPD pada bagian penerimaan, merupakan menyelenggarakan pembukuan dalam hal semua penerimaan dan penyetoran yg berasal dari penerimaan yg telah menjadi tanggung jawabnya. Lalu memaparkan laporan atas pertanggungjawaban penerimaan secara spesifik kepada pejabat pengelolaan keuangan daerah atau PPKD.

Bendahara SKPD bertanggung jawab untuk mengelola uang dalam semua aspek yang terkait dengan persediaan, penerimaan, penyimpanan, penatausahaan, dan pembukuan dalam pengelolaan keuangan. Kemudian melakukan pengujian dan pembayaran yg berdasar pada perintah dari pejabat pembuat komitmen atau PPK. Bendahara SKPD pengeluaran dapat menolak perintah pembayaran yang tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang harus mereka penuhi saat melakukan pembayaran. Selain itu bendahara juga berhak menolak jika ada peraturan atau tugas lain yg tidak sesuai dengan peraturan kepala daerah.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah dalam pemerintahan yg baik Dengan ini kami Pusat Pelatihan Nasional (Puslatnas) akan melaksanakan Bimtek mengenai Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan & Pertanggungjawaban Pengelolaan Terhadap Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan keuangan. Kami akan menyelenggarakan acara pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah dan Strategi Audit pertama kali tampil pada PUSLATNAS.

UU No. 32 Tahun 2004 mempresentasikan tentang muatan pokok Renstra SKPD yg mencakup visi, misi, tujuan, kebijakan, program, strategi & kegiatan SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD & berpedoman pada RPJMD.

Undang-Undang No. 33 / 2004 mengatur tentang kontribusi & status RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD, & APBD yg merupakan pembagian terstruktur mengenai RPJMD & Renstra SKPD. Undang – Undang ini menegaskan perlunya penyusunan Rencana Kerja dan RKA SKPD berlandaskan penganggaran berbasis kinerja. Ini pertanda perlunya Renstra SKPD juga melihat target capaian kinerja pembangunan wilayah sehingga mudah untuk ditransformasikan ke dalam Rencana Tahunan (RKPD).

Dalam konteks ini, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 menegaskan bahwa penyusunan Renstra SKPD wajib berpedoman pada RPJMD. Lantaran RPJMD adalah dasar dalam penyusunan RAPBD, RKPD, Renja SKPD, & menjadi bentuk penafsiran RPJMD. Sebagai langkah penting, Peraturan Pemerintah No. 65/2005 menegaskan bahwa RPJMD dan Renstra SKPD wajib mencakup target pencapaian Standar Pelayanan Minimum dalam jangka menengah. Selanjutnya, target ini harus diintegrasikan ke dalam RKPD, Renja SKPD, KUA, APBD, dan RKA SKPD. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan keuangan daerah, tujuannya adalah mencapai target Standar Pelayanan Minimal tahunan.

Dalam rangka memaksimalkan pemahaman Pemerintah daerah, baik Eksekutif & Legislatif, kami PUSLATNAS sebagai media riset pendidikan & pelatihan formal, dengan ini akan menyelenggarakan Bimtek Keuangan dengan tema ‘Tata Cara Penyusunan RKA & DPA Instansi Pemerintah’ Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Bimtek RKA dan DPA Instansi Pemerintah dan Tata Cara Penyusunan pertama kali tampil pada PUSLATNAS.

Dalam mengelola keuangan, wajib memegang asas-asas yang berlaku. Ini meliputi akuntabilitas hasil, profesionalitas, transparansi, proporsionalitas, badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri, serta tanggung jawab.

Dalam hal pengelolaan anggaran dan penggunaan barang kementerian negara atau forum yang mereka pimpin, demikian pula, menteri atau pimpinan suatu lembaga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara mengatur kebijakan pengelolaan keuangan negara terkait APBN dan APBD. Pemerintah sedang menyusun aturan, mengintegrasikan sistem akuntabilitas kinerja dalam penganggaran, dan menggunakan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran.

Salah satu upaya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Menteri atau pimpinan forum/gubernur/bupati/walikota berperan sebagai pelaku pengguna anggaran dan pengguna barang dalam pengelolaan keuangan negara. Pimpinan unit organisasi kementerian negara atau forum melaksanakan kegiatan sesuai UU APBN. Satuan perangkat daerah bertanggung jawab atas aktivitas APBD.

Presiden membicarakan rancangan undang-undang APBN kepada DPR. Badan Pemeriksa Keuangan telah memeriksa laporan keuangan tersebut dalam ancangan undang-undang. Pihak berwenang akan melakukan pemeriksaan dalam waktu 6 bulan setelah akhir tahun anggaran. Gubernur/Walikota/Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD. Badan Pemeriksa Keuangan melakukan inspeksi terhadap keuangan yang tercakup dalam laporan ini. Gubernur/Walikota/Bupati wajib menyerahkan laporan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan tadi mencakup laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah.

Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman mengenai administrasi & perundang-undangan Pemda, kami akan menyelenggarakan pelatihan/Bimtek. ” Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah” pada waktu-waktu berikut:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah pertama kali tampil pada PUSLATNAS.

Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan BLU memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap regulasi, sistem perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengelolaan pendapatan dan belanja, akuntansi, pelaporan keuangan, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. Perubahan dan penyempurnaan regulasi yang terus berkembang menuntut aparatur pengelola BLU untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) sebagai sarana peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, sehingga pengelolaan keuangan BLU dapat dilaksanakan secara optimal, sesuai ketentuan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik.

II. Dasar Hukum

Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
• Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
• Peraturan Menteri Dalam Negeri dan/atau peraturan teknis lain yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan pembinaan aparatur pemerintah daerah.
• Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

III. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud diselenggarakannya Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan BLU adalah untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan aparatur dalam mengelola keuangan BLU secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan

Adapun tujuan kegiatan ini adalah:

• Memberikan pemahaman yang utuh mengenai konsep, karakteristik, dan prinsip pengelolaan keuangan BLU.
• Meningkatkan kemampuan peserta dalam perencanaan dan penganggaran BLU berbasis kinerja.
• Meningkatkan kompetensi peserta dalam pelaksanaan anggaran, pengelolaan pendapatan dan belanja BLU.
• Meningkatkan pemahaman mengenai sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan, dan pertanggungjawaban BLU.
• Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan BLU yang transparan, efektif, efisien, dan patuh terhadap regulasi.

IV. Manfaat Kegiatan

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan Bimbingan Teknis ini antara lain:

• Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pengelola keuangan BLU.
• Tersedianya sumber daya manusia yang memahami regulasi dan teknis pengelolaan keuangan BLU secara komprehensif.
• Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan BLU.
• Terwujudnya tata kelola keuangan BLU yang lebih akuntabel dan transparan.
• Mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik pada satuan kerja BLU.

V. Ruang Lingkup dan Materi Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Bimbingan Teknis ini meliputi aspek kebijakan, teknis, dan implementasi pengelolaan keuangan BLU. Materi yang disampaikan antara lain:

• Kebijakan dan regulasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
• Konsep, karakteristik, dan pola pengelolaan keuangan BLU.
• Perencanaan dan penganggaran BLU (Rencana Bisnis dan Anggaran/RBA).
• Pelaksanaan anggaran BLU, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja.
• Fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU dan batasan penerapannya.
• Sistem akuntansi dan penyusunan laporan keuangan BLU.
• Pertanggungjawaban keuangan, pengawasan, dan audit BLU.
• Studi kasus dan pembahasan permasalahan pengelolaan keuangan BLU.

VI. Sasaran Peserta

Sasaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis ini adalah aparatur pemerintah yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan keuangan BLU, antara lain:

• Pimpinan dan pejabat struktural pada satuan kerja BLU.
• Pejabat pengelola keuangan BLU.
• Pejabat perencanaan dan pelaporan keuangan.
• Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran BLU.
• Aparatur lain yang terkait dengan pengelolaan dan pengawasan keuangan BLU.

VII. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis ini dirancang untuk mendukung efektivitas pembelajaran, dengan pendekatan sebagai berikut:

• Ceramah dan pemaparan materi oleh narasumber yang kompeten dan berpengalaman.
• Diskusi interaktif untuk memperdalam pemahaman peserta terhadap materi.
• Studi kasus dan simulasi untuk memberikan gambaran penerapan pengelolaan keuangan BLU secara praktis.
• Tanya jawab untuk mengakomodasi permasalahan yang dihadapi peserta di unit kerja masing-masing.

Kegiatan dapat dilaksanakan secara tatap muka (luring), daring, atau kombinasi (blended learning) sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan penyelenggara.

VIII. Penutup

Demikian Proposal Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah. Diharapkan melalui kegiatan ini, aparatur pengelola BLU memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai dalam mengelola keuangan BLU secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), [Nama Instansi Anda] akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan BLU. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pembekalan komprehensif terkait regulasi, perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban keuangan BLU agar dapat dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel. Adapun rincian jadwal kegiatan tercantum pada lampiran dibawah.

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Bimtek Pengelolaan Keuangan BLU ( Badan Layanan Umum ) pertama kali tampil pada PUSLATNAS.