Di Indonesia, beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengatur LAKIP. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga mengatur penyusunan LAKIP dengan lebih rinci.

Namun, penyusunan LAKIP bukanlah tugas yang mudah. Para pegawai pemerintah perlu memiliki pemahaman yang baik tentang undang-undang yang berlaku serta proses penyusunan LAKIP yang benar. Oleh karena itu, Bimbingan Teknis (Bimtek) atau asistensi dalam penyusunan LAKIP menjadi penting. Bimtek ini membantu para pegawai pemerintah memahami persyaratan hukum dan teknis dalam menyusun LAKIP.

Dengan bantuan Bimtek, pegawai pemerintah dapat menghindari pelanggaran hukum, meningkatkan kualitas laporan, dan menjalankan proses penyusunan LAKIP secara lebih efisien. Bimtek mendorong budaya akuntabilitas di instansi pemerintah.

Penyusunan LAKIP yang baik adalah kunci untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan program pemerintah. Pahami undang-undang LAKIP dan manfaatkan Bimtek untuk laporan lebih baik dan penggunaan anggaran yang efisien.

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah yang lebih berdaya guna, lebih bersih dan lebih bertanggung jawab. Dengan ini, kami akan mengadakan pelatihan dan bimtek tentang penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Penyusunan RENSTRA (Rencana Strategis), dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang akan kami selenggarakan pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Bimtek Asistensi Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pertama kali tampil pada PUSLATNAS.