Sosialisasi PP 28/2020 menyasar berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah, pemangku kepentingan terkait, hingga masyarakat luas. Melalui sosialisasi ini, kami berharap semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang ketentuan baru dalam pengelolaan BMN/D, termasuk perubahan mendasar dalam proses perencanaan, penganggaran, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penatausahaan BMN/D.

Salah satu poin penting dalam PP 28/2020 adalah penegasan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan BMN/D. Pemerintah mencanangkan semangat transparansi dan tata kelola yang baik, yang sejalan dengan hal ini. Dengan akuntabilitas yang tinggi, kami mengharapkan dapat mengelola BMN/D secara lebih optimal, efisien, dan terhindar dari penyalahgunaan.

Penyuluhan PP 28/2020 juga menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan BMN/D. Instansi pemerintah perlu bekerja sama dengan aparat penegak hukum, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah terjadinya penyimpangan.

Pemerintah mengharapkan upaya penyuluhan PP 28/2020 dapat mendorong pengelolaan BMN/D yang akuntabel, transparan, dan efisien. Dengan demikian, kita dapat mengoptimalkan BMN/D untuk mendukung program pembangunan nasional dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Sosialisasi PP 28/2020 merupakan langkah penting untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan BMN/D. Dengan memahami secara menyeluruh dan mengimplementasikan secara efektif, kita berharap pengelolaan BMN/D dapat memberikan manfaat yang optimal bagi negara dan masyarakat.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pusat Pelatihan Nasional (PUSLATNAS) akan menyelenggarakan Bimtek “ Sosialisasi PP 28/2020 Tingkatkan Akuntabilitas Pengelolaan BMN/D ”. Pelatihan tersebut akan dilaksanakan pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Sosialisasi PP 28/2020 Tingkatkan Akuntabilitas Pengelolaan BMN/D pertama kali tampil pada PUSLATNAS.