Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) adalah dasar hukum yang mengatur sistem otonomi daerah, tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam merencanakan serta melaksanakan pembangunan. Undang-Undang ini memberikan legitimasi konstitusional untuk pembentukan RKPD sebagai alat utama dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

UU Pemda mengatur beberapa aspek yang sangat relevan dengan RKPD tahun 2023, seperti memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan karakteristik lokal melalui prinsip otonomi daerah. UU ini juga mewajibkan pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dasar dalam menyusun RKPD. RPJMD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi visi, misi, tujuan, strategi, dan program pembangunan daerah.

Selain itu, UU Pemda mengatur alokasi dana pembangunan daerah dan penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini mempengaruhi penyusunan anggaran dalam RKPD. UU ini juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Pemerintah daerah akan menjalankan prioritas pembangunan, program, dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Peraturan RKPD Tahun 2023 sepanjang tahun tersebut. Pemerintah daerah menghasilkan dokumen ini dengan mengacu pada RPJMD dan tujuan pembangunan nasional. Isinya mencakup visi, misi, tujuan, program, alokasi sumber daya, dan indikator kinerja.

RKPD 2023 adalah panduan utama pemerintah daerah dalam pembangunan sesuai kepentingan masyarakat. Dengan mengintegrasikan UU Pemda dan RKPD, pemerintah berharap pembangunan daerah dapat berjalan efisien, efektif, dan sesuai dengan visi pembangunan nasional.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Penyusunan Dan Pengendalian RKPD maka kami akan mengadakan “Bimtek RKPD (Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah)“ akan diselenggarakan pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Bimtek RKPD (Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah) pertama kali tampil pada PUSLATNAS.