Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019

Sejak tahun 2019, pemerintah telah melakukan reformasi dalam sistem penilaian kinerja PNS. Sebagai langkah awal, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. PP ini merupakan peraturan terbaru yang mengatur tentang penilaian kinerja PNS, menggantikan PP Nomor 46 Tahun 2011 sebelumnya.

Sistem Penilaian Kinerja Baru

PP Nomor 30 Tahun 2019 membawa beberapa perubahan signifikan dalam sistem penilaian kinerja PNS. Salah satu perubahan utama adalah fokus penilaian yang bergeser dari output (hasil kegiatan) ke outcome (dampak hasil kerja). Selain itu, PP ini juga menekankan pada sistem merit yang mengutamakan objektivitas dan akuntabilitas dalam penilaian kinerja.

Kesimpulan

Penerapan PP Nomor 30 Tahun 2019 diharapkan meningkatkan efektivitas dan objektivitas penilaian kinerja PNS, sehingga mampu mendorong terciptanya birokrasi yang profesional dan akuntabel. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, baik dari PNS itu sendiri, atasan langsung, maupun instansi pemerintah terkait.

Penutup

Dengan sistem penilaian kinerja yang baru, diharapkan PNS dapat lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pusat Pelatihan Nasional (PUSLATNAS) akan menyelenggarakan “ Bimtek Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan PP No. 30 Tahun 2019 ”. Pelatihan tersebut akan dilaksanakan pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Bimtek Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan PP No. 30 Tahun 2019 pertama kali tampil pada PUSLATNAS.

BKN menerbitkan peraturan baru tentang angka kredit, kenaikan pangkat, dan jenjang jabatan fungsional pada 28 Juli 2023. Peraturan ini menggantikan Peraturan BKN Nomor 11 Tahun 2022 dan mengatur ketentuan baru mengenai angka kredit untuk kenaikan pangkat pada jenjang jabatan fungsional.

Bimtek angka kredit bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada PNS tentang ketentuan terbaru mengenai angka kredit. Bimbingan teknis ini juga diharapkan dapat membantu PNS dalam mempersiapkan diri untuk memenuhi syarat kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional.

Bimtek angka kredit kenaikan pangkat jenjang jabatan fungsional dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah, lembaga pelatihan, atau lembaga swadaya masyarakat. Bimtek angka kredit terbuka untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional, baik pemula maupun yang berpengalaman.

Oleh karena itu, PNS yang ingin meningkatkan karir dan kepangkatannya perlu mengikuti bimtek angka kredit. Oleh karena itu, hal ini akan sangat bermanfaat bagi PNS dalam mempersiapkan diri untuk memenuhi syarat kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pusat Pelatihan Nasional (PUSLATNAS) akan menyelenggarakan Diklat dan Bimbingan Teknis Nasional “ Angka Kredit Kenaikan Pangkat Jenjang Jabatan Fungsional Berdasarkan Peraturan BKN No.3 Tahun 2023 ”. Pelatihan tersebut akan dilaksanakan pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Bimtek Angka Kredit Kenaikan Pangkat Jenjang Jabatan Fungsional Berdasarkan Peraturan BKN No.3 Tahun 2023 pertama kali tampil pada PUSLATNAS.