Peraturan Menteri mengatur aktivitas pengelolaan keuangan wilayah, asas umum, struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, dan penyusunan serta penetapan APBDes untuk daerah tanpa DPRD.

Aktivitas pengelolaan keuangan di suatu wilayah ini amat krusial untuk dilakukan hal ini bertujuan untuk mencapai sebuah kejayaan suatu acara pemerintahan. Pejabat penatausahaan keuangan atau PPK serta bendaharawan SKPD aktif melakukan proses akuntansi ini.

Bendahara SKPD mempunyai tanggung jawab pada penyelenggaraan aktivitas akuntansi atau pembukuan yg mencakup kegiatan melakukan verifikasi, penilaian & analisis serta memberikan atau menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan pada Pejabat Pengelola keuangan Daerah atau PPKD. Sedangkan buat bendahara pengeluaran berperan pada waktu proses penatausahaan pengeluaran pada aktivitas penatausahaan kas uang persediaan, dan penerimaan. Sedangkan untuk PPK-SKPD hanya berperan dalam proses verifikasi, akuntansi SKPD sampai menyusun laporan keuangan.

Selain itu, kepala SKPD berwenang memilih pejabat penatausahaan keuangan SKPD yang akan melaksanakan aplikasi fungsi tata bisnis keuangan berdasarkan aturan yang terdapat dalam DPA-SKPD. Dan untuk tugas Pejabat TU Keuangan dalam SKPD sendiri yg mana tugas tersebut telah tercatat pada PP No 58 Tahun 2005, yaitu Meliputi:

1. Tugas pejabat tata usaha keuangan dalam SKPD melakukan penelitian terhadap kelengkapan SPP-LS yg diajukan oleh PPTK;
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, & SPP-TU yg diajukan oleh bendahara pengeluaran;
3. Menyiapkan SPM;
4. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

Maka kita dapat menyimpulkan bahwa PPK dan PPK-SKPD memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, meskipun keduanya menggunakan istilah PPK. Dengan penanggung jawab yang baik dan tepat, laporan keuangan akan berkualitas dan akurat.

Selain itu, orang-orang dengan kemampuan dan pemahaman luas tentang keuangan daerah sangat baik dalam mengelola aktivitas pengelolaan keuangan. Untuk meningkatkan kualitas SDM dalam pengelolaan keuangan, aparatur yang terlibat perlu mengikuti pembinaan keuangan Pusdiklat Pemendagri.

Demi melengkapi kebutuhan manajemen Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat PPK Dan Bendaharawan SKPD. Kami akan menyelenggarakan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi untuk PPK dan Bendaharawan SKPD pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD pertama kali tampil pada PUSLATNAS.