Untuk meningkatkan kinerja keuangan Puskesmas, pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pendidikan dan Pelatihan dapat menjadi alat yang sangat efektif. Dalam hal ini, penyusunan laporan keuangan menjadi salah satu fokus utama dari kegiatan tersebut. Berikut beberapa poin penting yang perlu Anda pertimbangkan saat menyelenggarakan Bimbingan Teknis tentang penyusunan laporan keuangan Puskesmas.

Peserta Bimtek perlu mengenal regulasi yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan untuk Puskesmas. Ini meliputi standar akuntansi yang berlaku serta peraturan pemerintah mengenai pelaporan keuangan bagi lembaga kesehatan seperti Puskesmas.

Selain itu, instruktur juga harus memperkenalkan peserta pada teknik dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini mencakup pemahaman mengenai neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan komponen lainnya yang relevan bagi Puskesmas. Ajarkan teknik-teknik ini secara praktis agar peserta dari berbagai latar belakang dapat memahaminya.

Pengajar perlu mengajarkan peserta mengenai sistem informasi keuangan yang tepat untuk digunakan di Puskesmas. Sistem ini tidak hanya mempermudah pencatatan transaksi keuangan dengan lebih akurat tetapi juga membantu dalam penyusunan laporan keuangan secara efisien. Oleh karena itu, Pelatihan harus menyertakan pelatihan praktis mengenai penggunaan sistem ini.

Pelatihan perlu memberikan pelatihan mengenai keterampilan analisis dasar agar peserta dapat menilai kesehatan keuangan Puskesmas dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi keuangan yang ada.

Untuk memperdalam pemahaman mengenai penyusunan laporan keuangan Puskesmas, kami dari Pusat Pelatihan Nasional (PUSLATNAS) akan mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek). Informasi mengenai jadwal dan materi dapat dilihat pada lampiran :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Penyusunan Laporan Keuangan Puskesmas pertama kali tampil pada PUSLATNAS.

Dalam mengelola keuangan, wajib memegang asas-asas yang berlaku. Ini meliputi akuntabilitas hasil, profesionalitas, transparansi, proporsionalitas, badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri, serta tanggung jawab.

Dalam hal pengelolaan anggaran dan penggunaan barang kementerian negara atau forum yang mereka pimpin, demikian pula, menteri atau pimpinan suatu lembaga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara mengatur kebijakan pengelolaan keuangan negara terkait APBN dan APBD. Pemerintah sedang menyusun aturan, mengintegrasikan sistem akuntabilitas kinerja dalam penganggaran, dan menggunakan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran.

Salah satu upaya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Menteri atau pimpinan forum/gubernur/bupati/walikota berperan sebagai pelaku pengguna anggaran dan pengguna barang dalam pengelolaan keuangan negara. Pimpinan unit organisasi kementerian negara atau forum melaksanakan kegiatan sesuai UU APBN. Satuan perangkat daerah bertanggung jawab atas aktivitas APBD.

Presiden membicarakan rancangan undang-undang APBN kepada DPR. Badan Pemeriksa Keuangan telah memeriksa laporan keuangan tersebut dalam ancangan undang-undang. Pihak berwenang akan melakukan pemeriksaan dalam waktu 6 bulan setelah akhir tahun anggaran. Gubernur/Walikota/Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD. Badan Pemeriksa Keuangan melakukan inspeksi terhadap keuangan yang tercakup dalam laporan ini. Gubernur/Walikota/Bupati wajib menyerahkan laporan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan tadi mencakup laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah.

Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman mengenai administrasi & perundang-undangan Pemda, kami akan menyelenggarakan pelatihan/Bimtek. ” Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah” pada waktu-waktu berikut:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah pertama kali tampil pada PUSLATNAS.