Sementara Penyusunan LAKIP adalah pelaksanaan kewajiban organisasi buat mengungkapkan pada pihak-pihak yg berkepentingan. Jadi menyajikan capaian kinerja yg mendeskripsikan mandat suatu instansi sesuai dengan peran, tugas & fungsinya. Ingatlah bahwa Indonesia dan negara-negara ASEAN pernah mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997. Memberi pelajaran untuk kita tentang pentingnya tata pemerintahan yg baik. Kita dapat mencapainya dengan berpikir dan meningkatkan pengetahuan kita tentang cara melaksanakan tata pemerintahan yang baik.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yg lebih bertanggung jawab, lebih baik & lebih berdaya guna. Maka pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja institusi Pemerintah, yang memerlukan LAKIP (laporan akuntabilitas kinerja Institusi pemerintah) untuk mengukur kemampuan setiap forum pemerintah atau Institusi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Dalam rangka menaikkan kinerja institusi pemerintah yg lebih berdaya guna, lebih higienis & lebih bertanggung jawab. Dengan ini kami akan menyelenggarakan pembinaan & Bimtek LAKIP dengan tema “Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)”. yg akan dilaksanakan pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Bimtek Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pertama kali tampil pada PUSLATNAS.