Pertama, pengajuan surat permohonan. PNS dan PTT harus mengajukan surat permohonan perjalanan dinas kepada atasannya. Surat ini memuat informasi mengenai tujuan perjalanan, waktu pelaksanaan, uraian tugas, dan perkiraan biaya. Atasan kemudian akan mempertimbangkan dan menyetujui permohonan tersebut.

Kedua, penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Setelah permohonan disetujui, sebagai langkah selanjutnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan menerbitkan SPPD. SPPD merupakan dokumen resmi yang menjadi dasar pelaksanaan perjalanan dinas dan pencairan biaya perjalanan dinas.

Ketiga, pelaksanaan perjalanan dinas. PNS dan PTT harus melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan tujuan dan uraian tugas yang tercantum dalam SPPD. Mereka harus mematuhi peraturan dan norma yang berlaku serta menjaga nama baik instansi selama perjalanan.

Keempat, pelaporan perjalanan dinas. Setelah menyelesaikan tugas, PNS dan PTT wajib membuat laporan perjalanan dinas. Laporan ini memuat informasi mengenai hasil pelaksanaan tugas, uraian kegiatan, dan realisasi biaya perjalanan dinas.

Kelima, pengembalian uang perjalanan dinas. PNS dan PTT yang telah menyelesaikan perjalanan dinas harus mengembalikan sisa uang perjalanan dinas kepada bendahara pengeluaran. Batas akhir pengembalian adalah 14 hari kerja setelah kembali dari perjalanan dinas.

Kesimpulan

Prosedur perjalanan dinas bagi PNS dan PTT bertujuan untuk memastikan kelancaran, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran. Dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, diharapkan perjalanan dinas dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi instansi dan negara.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pusat Pelatihan Nasional (PUSLATNAS) akan menyelenggarakan “ Bimtek Prosedur Perjalanan Dinas Bagi PNS Dan Pegawai Tidak Tetap ”. Pelatihan tersebut akan dilaksanakan pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Bimtek Prosedur Perjalanan Dinas Bagi PNS Dan Pegawai Tidak Tetap pertama kali tampil pada PUSLATNAS.