Orang membuat hal ini untuk mengamati gelora perkembangan ekonomi suatu wilayah. Berdasarkan undang–undang 25 tahun 2004 mengenai metode perencanaan pembangunan nasional, pemerintah harus menata dokumen perencanaan misalnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah wilayah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, RENSTRA & Renja.

Perangkat Daerah memiliki tugas dan fungsi untuk menyusun dokumen RENSTRA yang sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, kemampuan perangkat daerah dalam menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan menerapkan visi, misi, serta rencana kepala daerah dan tujuan, strategi kebijakan, serta capaian acara RPJMD berpengaruh pada kualitas penyusunan Renstra perangkat daerah sesuai dengan tugas utama dan fungsi dari setiap perangkat daerah.

Penerbitan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD merupakan tindak lanjut dari amanat pasal 277 UU No. 23 Tahun 2014 tentang PEMDA. Permendagri No. 86 Tahun 2017 di terbitkan untuk menata seluruh proses perencanaan pembangunan pada daerah yg menjadi pondasi penyelenggaraan PEMDA.

Kami, Pusat Pelatihan Nasional (Puslatnas), mengadakan Bimbingan Teknis Nasional dengan tema : “Bimtek Penyusunan RENSTRA OPD (Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah)” Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017” pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Bimtek Penyusunan RENSTRA OPD (Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah) pertama kali tampil pada PUSLATNAS.