Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang sudah ada, yaitu Peraturan Menpan RB Nomor 17 Tahun 2017, tidak lagi relevan dengan perkembangan hukum dan kondisi pelayanan publik yang semakin dinamis. Maka, pemerintah memperbarui peraturan ini untuk sesuaikan dengan konteks baru pemantauan dan evaluasi pelayanan publik.

Peraturan Menpan RB Nomor 29 Tahun 2022 menetapkan bahwa PEKPPP bertujuan untuk beberapa hal. Pertama, untuk memberikan bahan yang berguna dalam perbaikan pelayanan publik. Kedua, untuk mengukur dan menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik melalui Indeks Pelayanan Publik (IPP). Ketiga, untuk melakukan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala. Terakhir, untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang mencapai kinerja terbaik, termasuk Pembina, Penyelenggara, dan Unit Lokus yang berprestasi.

Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) mencakup penilaian oleh Evaluator dan masukan dari pengguna layanan. Menteri yang berwenang akan menetapkan instrumen ini. PEKPPP terdiri dari beberapa tahap: persiapan, pelaksanaan, penyampaian hasil dan tindak lanjut, pemeringkatan kinerja, dan pemberian penghargaan.

Dalam persiapan, kami menentukan Unit Lokus, metode data, anggaran, jadwal, tim Evaluator, dan sosialisasi. Tim Evaluator dapat mengumpulkan data secara daring atau melalui tatap muka dengan melakukan pemeriksaan dokumen dan wawancara.

Kami berharap Peraturan Menpan RB Nomor 29 Tahun 2022 meningkatkan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, serta mendorong perbaikan pelayanan masyarakat.

Dengan ini kami PUSLATNAS akan menyelenggarakan bimbingan teknis dengan tema : ” Bimtek PEKPPP (Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik) ” yang akan dilaksanakan pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Bimtek PEKPPP (Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik) pertama kali tampil pada PUSLATNAS.