Pemerintah, dalam upayanya untuk memantau dan meningkatkan kinerja pemerintahan, telah mengadopsi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Kendala-kendala seperti ketidaklengkapannya data pembangunan yang tersebar di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan kurangnya pembaruan data secara berkala, menjadi dasar bagi langkah ini. Selain itu, kendala lainnya adalah kurangnya koordinasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan SKPD di daerah dalam pengumpulan data untuk perencanaan pembangunan daerah.

SIPD tidak hanya mengatasi kendala-kendala tersebut, tetapi juga melaksanakan amanat yang terdapat dalam Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014. Pemerintah mewujudkan kebijakan ini melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang SIPD sebagai pedoman pelaksanaannya.

Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 menyatakan bahwa SIPD adalah sistem yang mencatat, mengadministrasikan, dan mengolah data pembangunan daerah. Tersedia akses bagi masyarakat untuk menggunakan informasi ini dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Kami berharap penerapan SIPD akan mengubah pengelolaan data dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah, sambil tetap mematuhi tuntutan hukum yang berlaku dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

alam kaitannya, Lembaga Pusat Pelatihan Nasional (PUSLATNAS) mendapatkan dukungan narasumber dari Kemendagri RI untuk melaksanakan Pelatihan Nasional dengan tema: ‘Bimtek Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)’ pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Bimtek SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) pertama kali tampil pada PUSLATNAS.

Sementara Penyusunan LAKIP adalah pelaksanaan kewajiban organisasi buat mengungkapkan pada pihak-pihak yg berkepentingan. Jadi menyajikan capaian kinerja yg mendeskripsikan mandat suatu instansi sesuai dengan peran, tugas & fungsinya. Ingatlah bahwa Indonesia dan negara-negara ASEAN pernah mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997. Memberi pelajaran untuk kita tentang pentingnya tata pemerintahan yg baik. Kita dapat mencapainya dengan berpikir dan meningkatkan pengetahuan kita tentang cara melaksanakan tata pemerintahan yang baik.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yg lebih bertanggung jawab, lebih baik & lebih berdaya guna. Maka pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja institusi Pemerintah, yang memerlukan LAKIP (laporan akuntabilitas kinerja Institusi pemerintah) untuk mengukur kemampuan setiap forum pemerintah atau Institusi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Dalam rangka menaikkan kinerja institusi pemerintah yg lebih berdaya guna, lebih higienis & lebih bertanggung jawab. Dengan ini kami akan menyelenggarakan pembinaan & Bimtek LAKIP dengan tema “Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)”. yg akan dilaksanakan pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Bimtek Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pertama kali tampil pada PUSLATNAS.