Pengetahuan Mendalam

Para ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah harus memiliki pengetahuan mendalam tentang peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Memahami regulasi ini penting untuk memastikan proses pengadaan berjalan sesuai aturan dan terhindar dari malpraktik.

Kemampuan Teknis

Keahlian teknis juga menjadi aspek penting. Selain itu, para ahli juga harus memiliki kemampuan untuk memahami spesifikasi teknis barang dan jasa yang dibutuhkan. Hal ini penting agar mereka dapat melakukan evaluasi terhadap penawaran yang diajukan oleh penyedia. Dengan demikian, mereka dapat memastikan pengadaan barang dan jasa yang tepat dan berkualitas.

Keterampilan Interpersonal

Keterampilan interpersonal seperti komunikasi, negosiasi, dan penyelesaian masalah juga tak kalah penting. Para ahli harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan berbagai pihak, seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan penyedia barang dan jasa. Kemampuan ini membantu melancarkan proses pengadaan dan menyelesaikan berbagai hambatan yang mungkin muncul.

Etika dan Integritas

Para ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah harus memiliki nilai fundamental yaitu etika dan integritas. Mereka harus mampu menjaga objektivitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, serta menghindari praktik korupsi dan kolusi.

Kesimpulan

Keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kombinasi dari pengetahuan, kemampuan teknis, keterampilan interpersonal, serta etika dan integritas. Dengan keahlian ini, para ahli dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan proses pengadaan yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan berdaya guna.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pusat Pelatihan Nasional (PUSLATNAS) akan menyelenggarakan “ Bimtek Keahlian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah ”. Pelatihan tersebut akan dilaksanakan pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Bimtek Keahlian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah pertama kali tampil pada PUSLATNAS.