Biasanya, pemerintah atau badan usaha melakukan pengadaan langsung untuk nilai kontrak yang kecil, yaitu di bawah Rp200 juta untuk barang dan jasa lainnya, dan Rp500 juta untuk pekerjaan konstruksi. Dalam keadaan darurat, bencana alam, atau kondisi tertentu yang bersifat mendesak, pemerintah juga dapat melakukan pengadaan langsung.

Umumnya, proses pengadaan langsung lebih sederhana dan cepat daripada tender. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPK) berwenang untuk melakukan pembelian langsung kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat.

Namun, perlu diingat bahwa regulasi tidak diabaikan oleh pengadaan langsung. PPK harus mengklarifikasi, menegosiasikan harga, dan membuat dokumentasi lengkap sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kesimpulan

Dalam situasi dan kondisi tertentu, instansi menggunakan pengadaan langsung sebagai salah satu mekanisme PBJ. Mekanisme ini memiliki kelebihan dalam hal kecepatan dan kesederhanaan proses. Namun, PPK harus tetap mematuhi ketentuan yang berlaku dan melakukan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan langsung.

Menindaklanjuti program pemerintah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa, Pusat Pelatihan Nasional (PUSLATNAS) akan menyelenggarakan Bimtek “ Mekanisme Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Tanpa Tender ”. Pelatihan tersebut akan dilaksanakan pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Mekanisme Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Tanpa Tender pertama kali tampil pada PUSLATNAS.