Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah hadir sebagai angin segar dalam reformasi PBJ. Perpres ini membawa sejumlah perubahan mendasar untuk mewujudkan PBJ yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Salah satu perubahan penting adalah penerapan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) secara menyeluruh. Kami mengharapkan bahwa SPSE akan mempermudah proses PBJ, meningkatkan transparansi, dan meminimalisir potensi korupsi.

Perpres No. 12 Tahun 2021 juga memperkuat peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan PBJ. Kita berharap LKPP menjadi lokomotif yang mendorong reformasi PBJ ke arah yang lebih baik.

Selain itu, Perpres ini juga menyederhanakan proses PBJ dengan mengurangi tahapan dan persyaratan yang tidak perlu. Kami berharap bahwa ini akan mempercepat proses PBJ dan meningkatkan efisiensi.

Kesimpulannya, Perpres No. 12 Tahun 2021 merupakan langkah maju yang signifikan dalam reformasi PBJ. Dengan menerapkan SPSE secara menyeluruh, memperkuat peran LKPP, menyederhanakan proses PBJ, serta melakukan berbagai perubahan lainnya, kita berharap PBJ pemerintah dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitasnya.

Menindaklanjuti program pemerintah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa, Pusat Pelatihan Nasional (PUSLATNAS) akan menyelenggarakan Bimtek “ Reformasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menjadi Lebih Efektif dan Transparan (Perpres No. 12 Tahun 2021) ”. Pelatihan tersebut akan dilaksanakan pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Reformasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menjadi Lebih Efektif dan Transparan (Perpres No. 12 Tahun 2021) pertama kali tampil pada PUSLATNAS.