Penyusunan KUA dan PPAS tidak lepas dari peran penting Sekretaris Daerah dan seluruh Perangkat Daerah. Sekretaris Daerah menyusun KUA, sedangkan Perangkat Daerah mengusulkan program dan kegiatan yang akan mereka biayai melalui APBD. Pemerintah daerah kemudian membahas dan menyepakati usulan tersebut dalam forum Musrenbang tingkat daerah.

KUA dan PPAS menjadi landasan bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD. Pemerintah Daerah mengajukan Ranperda ini kepada DPRD untuk membahas dan mengesahkannya menjadi Perda tentang APBD. Pemerintah daerah harus menyusun APBD yang komprehensif dan terukur sesuai dengan visi misi daerah untuk mengelola keuangan daerah secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Kesimpulan

KUA dan PPAS bagaikan kompas dan peta dalam perjalanan penyusunan APBD. KUA memberikan arah kebijakan, sedangkan PPAS menjadi panduan awal alokasi anggaran. Dengan mematangkan KUA dan PPAS, kita dapat menciptakan APBD yang efektif dan efisien, sehingga tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan tercapai.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pusat Pelatihan Nasional (PUSLATNAS) akan menyelenggarakan “ Bimtek Kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran ”. Pelatihan tersebut akan dilaksanakan pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Bimtek Kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran pertama kali tampil pada PUSLATNAS.