BPD berperan sebagai penghubung antara masyarakat desa dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan. Selain itu, BPD berperan penting dalam menyusun RKPDes yang mencerminkan aspirasi masyarakat dan mengarahkan alokasi anggaran desa untuk program prioritas.

BPD juga harus memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa dengan cara mengorganisir kegiatan, menyelenggarakan forum diskusi, dan mengadakan musyawarah. Untuk menjalankan fungsi-fungsi ini secara efektif, BPD memerlukan pengembangan kapasitas dan kompetensi secara berkelanjutan.

Seiring perubahan peraturan dan kebijakan pemerintahan desa, anggota BPD perlu memahami dan menerapkan regulasi terbaru dengan baik. Kompleksitas tugas-tugas BPD meningkat seiring dengan pemerintah desa yang melaksanakan semakin banyak program pembangunan di tingkat desa. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas ini sangat penting untuk membantu BPD menjalankan tugas-tugasnya secara efektif. Dengan kapasitas dan kompetensi yang memadai, BPD dapat memberikan pelayanan berkualitas dalam penyampaian informasi dan pengawasan kinerja pemerintah desa.

Melalui Bimtek, anggota BPD akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait regulasi dan kebijakan yang berhubungan dengan pemerintahan desa, termasuk Undang-Undang Desa dan peraturan pelaksananya. Materi ini akan membantu anggota BPD memahami perencanaan dan pengelolaan keuangan desa, termasuk penyusunan dan pengawasan APBDes.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pusat Pelatihan Nasional (PUSLATNAS) akan menyelenggarakan “ Bimtek Penguatan Kapasitas Kelembagaan Dan Kompetensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ”. Pelatihan tersebut akan dilaksanakan pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Bimtek Penguatan Kapasitas Kelembagaan Dan Kompetensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pertama kali tampil pada PUSLATNAS.