Permendagri mengenai penyusunan rencana kerja Pemda tahun 2019 menetapkan:

Begitu juga dengan yg sudah tercantum di dalam UUD 1945, Bahwa Presiden RI yg memegang kekuasaan terhadap pemerintahan sentra negara Republik Indonesia yg dibantu oleh wapres & Menteri , hal ini sebagaimana yg dimaksud dalam UUD tahun 1945. Dan Pemda, adalah Gubernur, Bupati/Walikota.

Penyusunan RKPD Tahun 2019 pasal 2:

1. RKPD Tahun 2019 adalah penerangan dari RPJMD, & penyusunan RKPD tadi terdiri atas:
2. Rancangan kerangka ekonomi wilayah;
3. Prioritas kerja & pendanaan untuk batas waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Pusat menetapkan pedoman RKP Tahun 2019 dan program strategis nasional yang menjadi acuan bagi RKPD.

Pasal 4

Pedoman & tata cara penyusunan RKPD Tahun 2019 & RKPD perubahan Tahun 2019 berpedoman dalam peraturan menteri mengenai tata cara perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan RKPD berpedoman dalam arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan & tata cara penyusunan perubahan, pengendalian & penilaian dan konsistensi perencanaan & penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan pembangunan nasional menjadi pedoman dalam merumuskan prioritas dan target pembangunan nasional, serta merencanakan program dan aktivitas pembangunan wilayah melalui berbagai pendekatan, seperti politik, teknokratik, partisipatif, bottom-up, dan top-down. Semua pemangku kepentingan yang melaksanakan target, program, dan aktivitas yang ditetapkan dalam RKPD berperan sebagai penentu keberhasilan pembangunan nasional.

Pada akhir tahun 2019, kami harus mencapai prioritas, target, dan sasaran berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi;
2. Sasaran taraf kemiskinan dalam kisaran 0,38-0,39, & taraf pengangguran terbuka 4,8-5,2 %.
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah.

Kami menyelaraskan sasaran & prioritas penyusunan RKPD tahun 2019 untuk mendukung pencapaian, antara lain:

Pertama, pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan & peningkatan pelayanan dasar. Kemudian yg ke 2 merupakan pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas & kemaritiman. Ketiga, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, & jasa produktif. Lalu pemantapan ketahanan energi, pangan, & sumber daya air melalui pelestarian lingkungan, & stabilitas keamanan nasional & kesuksesan pemilu.

Kami akan menyelenggarakan ‘Bimtek Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD Dan RKPD’ dalam rangka memantapkan pemahaman tentang Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD Dan RKPD pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Bimtek Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD pertama kali tampil pada PUSLATNAS.