Langkah awal yang sangat penting dalam mengelola dana desa secara efisien adalah tahap perencanaan keuangan desa, karena tahap ini menjadi fondasi bagi seluruh proses pengelolaan anggaran desa. Oleh karena itu, dalam Bimbingan Teknis ini, peserta akan memahami cara merancang keuangan desa secara sistematis. Langkah-langkah tersebut meliputi penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), dan juga penyusunan RAPBDes (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Setelah tahap perencanaan, pengelolaan keuangan desa memasuki fase implementasi. Pelatihan ini akan membekali peserta dengan pengetahuan praktis tentang pengelolaan keuangan, termasuk pembukuan, administrasi keuangan, dan pengendalian internal. Pada Bimbingan teknis ini, para peserta akan memfokuskan diri pada pengawasan dan akuntabilitas. Mereka akan mempelajari cara mengawasi dengan efisien serta menyusun pertanggungjawaban yang transparan atas penggunaan dana desa.

Pelaporan keuangan desa merupakan tahap akhir dalam siklus pengelolaan keuangan desa, namun memiliki peran yang sangat penting. Melalui pelatihan ini, peserta akan dilatih untuk menyusun laporan keuangan desa yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, termasuk laporan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan.

Peserta pelatihan ini akan mendapatkan wawasan dan keterampilan baru dalam mengelola keuangan desa dengan lebih profesional. Dengan pemahaman yang baik tentang prosedur pengawasan dan pertanggungjawaban, akan tercipta sistem pengelolaan dana desa yang lebih transparan dan akuntabel. Pengetahuan tentang penyusunan laporan keuangan yang baik juga akan memungkinkan desa untuk menyajikan informasi keuangan yang lebih akurat dan relevan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pusat Pelatihan Nasional (PUSLATNAS) akan menyelenggarakan “ Bimtek Manajemen Keuangan Desa, dari Perencanaan sampai Pelaporan ”. Pelatihan tersebut akan dilaksanakan pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Bimtek Manajemen Keuangan Desa, dari Perencanaan sampai Pelaporan pertama kali tampil pada PUSLATNAS.

Bendahara desa melaksanakan setiap kegiatan yang terkait dengan keuangan desa. Seorang bendahara desa juga mempunyai tugas & tanggung jawab yg relatif besar. Yaitu Bendahara harus mengerjakan pencatatan di setiap penerimaan & pengeluaran dan melakukan tutup buku sekurang-kurangnya 1 bulan sekali. Bendahara desa harus membuat laporan pertanggungjawaban dan menyerahkannya kepada Kepala Desa setiap bulan, paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

format Penatausahaan, perolehan & pengeluaran keuangan desa berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014, menggunakan:

• Buku Kas Umum

Bentuk laporan pertanggungjawaban yg harus dibuat oleh Bendahara Desa ialah buku kas umum. Dalam buku kas umum, orang mencatat berbagai kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas desa, baik itu transaksi tunai maupun kredit.

• Buku Kas Pembantu Pajak

Laporan pertanggung jawaban kedua melibatkan pembuatan buku kas pembantu pajak. Buku ini membantu Anda mencatat penerimaan dan pengeluaran pajak, termasuk kas hasil pemotongan dan penyerahan ke kas negara secara rutin.

• Buku Bank

Desa menggunakan buku Bank untuk mencatat transaksi keuangan rekening kas desa di bank, seperti dalam buku kas umum.

Setelah bendahara desa melaporkan pertanggungjawaban keuangan desa, kepala desa akan menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa kepada Bupati atau Walikota. Kepala desa akan mengajukan laporan dua kali setiap tahun, yaitu pada akhir Bulan Juli untuk laporan semester pertama tahun berjalan dan pada akhir Januari untuk laporan semester kedua tahun berikutnya.

Pemerintah Desa menyampaikan laporan pendapatan, belanja, dan pembiayaan kepada Bupati/Walikota dalam pelaksanaan APBDESA. Sementara itu, kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat secara tertulis melalui berbagai media informasi untuk memudahkan akses masyarakat.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Keuangan Desa maka kami akan mengadakan “ Bimtek Penatausahaan Keuangan Desa Dan Pertanggungjawaban “ akan diselenggarakan pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Bimtek Penatausahaan Keuangan Desa Dan Pertanggungjawaban pertama kali tampil pada PUSLATNAS.