Bendahara pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tertentu wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Pihak pembeli membayar pajak atas penyerahan barang, baik dalam negeri maupun impor. Tujuan utama dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan.

Objek Pajak dan Tarif PPh Pasal 22

Objek pajak PPh Pasal 22 meliputi pembayaran atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah, KPA, bendahara pengeluaran, pejabat penerbit SPM, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh BUMN tertentu. Tarif PPh Pasal 22 umumnya bervariasi tergantung pada jenis barang dan negara asal barang impor.  

Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 22

Petugas melakukan pemungutan PPh Pasal 22 saat melakukan pembayaran. Bendahara atau BUMN yang bertanggung jawab atas pembayaran wajib memotong dan menyetorkan pajak tersebut ke kas negara. Dokumen pendukung seperti faktur pajak dan bukti pembayaran menjadi sangat penting dalam proses pemungutan ini.

Sanksi Pelanggaran

Bagi bendahara pemerintah dan BUMN yang tidak melaksanakan kewajiban pemungutan PPh Pasal 22 atau terlambat dalam menyetor pajak, akan dikenakan sanksi administratif berupa denda dan bunga. Selain itu, terdapat pula sanksi pidana bagi pihak yang dengan sengaja tidak membayar pajak atau memberikan keterangan yang tidak benar. Oleh karena itu, penting bagi bendahara dan BUMN untuk memahami dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Untuk meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun Legislatif, mengenai Pedoman Pemungutan PPh Pasal 22 bagi Bendahara Pemerintah dan BUMN, kami Pusat Pelatihan Nasional (PUSLATNAS) akan menyelenggarakan Bimtek/Pelatihan dengan tema ” Pedoman Pemungutan Pph Pasal 22 Bagi Bendahara Pemerintah dan BUMN ” Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Pedoman Pemungutan PPh Pasal 22 Bagi Bendahara Pemerintah dan BUMN pertama kali tampil pada PUSLATNAS.