Di dalam aplikasi & penganggaran SKPD, banyak yg masih mengalami keterbatasan, baik dalam hal kepakaran, pengetahuan, ataupun sikap. Keterbatasan tadi umumnya terdapat dalam penatausahaan keuangan daerah, Prosedur dalam penyusunan neraca, laporan arus kas, & lain sebagainya. Sehingga di pada pertanggungjawaban dan pengauditan BPK umumnya menerima temuan-temuan, contohnya kesalahan penghitungan atau semacamnya. Di dalam melaksanakan penatausahaan, bendahara penerimaan dan pengeluaran mempunyai kiprah yg amat krusial dalam melaksanakan tugas bendaharawan SKPD.

Tugas bendahara SKPD pada bagian penerimaan, merupakan menyelenggarakan pembukuan dalam hal semua penerimaan dan penyetoran yg berasal dari penerimaan yg telah menjadi tanggung jawabnya. Lalu memaparkan laporan atas pertanggungjawaban penerimaan secara spesifik kepada pejabat pengelolaan keuangan daerah atau PPKD.

Bendahara SKPD bertanggung jawab untuk mengelola uang dalam semua aspek yang terkait dengan persediaan, penerimaan, penyimpanan, penatausahaan, dan pembukuan dalam pengelolaan keuangan. Kemudian melakukan pengujian dan pembayaran yg berdasar pada perintah dari pejabat pembuat komitmen atau PPK. Bendahara SKPD pengeluaran dapat menolak perintah pembayaran yang tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang harus mereka penuhi saat melakukan pembayaran. Selain itu bendahara juga berhak menolak jika ada peraturan atau tugas lain yg tidak sesuai dengan peraturan kepala daerah.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah dalam pemerintahan yg baik Dengan ini kami Pusat Pelatihan Nasional (Puslatnas) akan melaksanakan Bimtek mengenai Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan & Pertanggungjawaban Pengelolaan Terhadap Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan keuangan. Kami akan menyelenggarakan acara pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah dan Strategi Audit pertama kali tampil pada PUSLATNAS.