Otoritas yang berwenang menetapkan pedoman, dan penilai harus mengikutinya sebagai langkah pertama. Panitia penilaian jabatan fungsional PBJ secara aktif menetapkan kriteria dan indikator untuk menilai dan menentukan angka kredit. Dengan mengikuti pedoman ini, tim penilai dapat memastikan bahwa mereka melakukan penilaian secara konsisten dan transparan.

Selanjutnya, tata kerja tim penilai harus mencakup proses yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Dalam proses ini, individu mengumpulkan bukti relevan, melakukan observasi langsung jika diperlukan, dan mewawancarai individu yang dinilai. Untuk memastikan akuntabilitas dan pertanggungjawaban, kita harus mendokumentasikan dengan jelas setiap langkah dalam proses penilaian.

Selain itu, tim penilai juga perlu menjaga objektivitas dan independensi dalam proses penilaian. Mereka harus menghindari konflik kepentingan dan memastikan bahwa mereka mengambil keputusan berdasarkan bukti dan fakta yang obyektif. Jika kita menemukan adanya potensi konflik kepentingan, kita perlu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi atau menghindari konflik tersebut.

Kemudian, tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional PBJ harus memperhatikan keberagaman konteks dan peran yang ada dalam pengelolaan PBJ. Setiap individu harus menyesuaikan penilaian dengan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan jabatan yang mereka pegang.

Tata kerja dan cara yang adil, objektif, dan profesional haruslah menjadi dasar dalam melakukan penilaian angka kredit PBJ. Dengan mengikuti pedoman, menjaga independensi, memperhatikan keberagaman jabatan, tim penilai memastikan penilaian akurat.

Menindaklanjuti program pemerintah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa, Pusat Pelatihan Nasional (PUSLATNAS) akan menyelenggarakan Bimtek “ Tata Kerja Tim Penilai Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa ”. Pelatihan tersebut akan dilaksanakan pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Tata Kerja Tim Penilai Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pertama kali tampil pada PUSLATNAS.