Selain itu, pegawai bendahara pengeluaran ini juga harus secara aktif mengumpulkan PPh (Pajak Penghasilan) atau pajak lainnya. Tugasnya adalah menyetor penerimaan, termasuk potongan dan pajak, ke rekening Kas Negara di bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Menkeu) sebagai bank persepsi atau pos giro sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut di atas sesuai dengan ketetapan pasal No. 64 Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Para bendahara pengeluaran wajib menyetorkan semua penerimaan rabat dan pajak yang mereka pungut ke rekening Kas Negara pada bank. Para bendahara pengeluaran wajib menyetorkan semua penerimaan rabat dan pajak yang mereka pungut ke rekening Kas Negara pada bank. Menkeu menetapkan baik bank pemerintah maupun bank lainnya sebagai bank persepsi atau pos giro sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bendahara keuangan pengeluaran sebagai bagian yg krusial pada hal Pengelolaan Keuangan Daerah. Khususnya untuk membantu dan mewujudkan pemerintahan yg bersih & juga berwibawa di mata masyarakat. Tentu, seseorang perlu memiliki kompetensi dalam metode pembayaran dan pembukuan sesuai aturan hukum yang berlaku. Tugas dan tanggung jawab bendahara keuangan memberikan impak yg besar dalam tata kelola keuangan di dalam pemda.

Untuk membentuk pengetahuan & keterampilan bagi pegawai yg akan menduduki jabatan Bendahara Pengeluaran. Maka, kami akan melaksanakan Bimbingan Teknis dengan tema ‘BIMTEK STRATEGI PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN’ pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Bimtek Strategi Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pertama kali tampil pada PUSLATNAS.