DPRD memiliki peran strategis dalam optimalisasi fungsi dan wewenangnya dalam proses penyusunan dan penetapan APBD. Peran ini mengimplementasikan fungsi anggaran, pengawasan, dan legislasi.

Fungsi anggaran DPRD meliputi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD, persetujuan APBD, dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Dalam pembahasan Raperda APBD, DPRD dapat memberi masukan dan saran agar rancangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Persetujuan APBD oleh DPRD merupakan bentuk akuntabilitas dan legitimasi terhadap penggunaan keuangan daerah.

DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dengan memeriksa laporan keuangan, melakukan kunjungan kerja, dan mengevaluasi kinerja program dan kegiatan. Peran ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

Fungsi legislasi DPRD terkait APBD yaitu dengan membuat peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Perda ini menjadi landasan hukum APBD, sehingga memastikan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan.

Kesimpulan

Optimalisasi fungsi dan wewenang DPRD dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sangat penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik dan akuntabel. Peran DPRD dalam fungsi anggaran, pengawasan, dan legislasi harus dimaksimalkan untuk memastikan bahwa APBD digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pusat Pelatihan Nasional (PUSLATNAS) akan menyelenggarakan “ Bimtek Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD ”. Pelatihan tersebut akan dilaksanakan pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Bimtek Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD pertama kali tampil pada PUSLATNAS.