Selain itu, pegawai bendahara pengeluaran ini juga harus secara aktif mengumpulkan PPh (Pajak Penghasilan) atau pajak lainnya. Tugasnya adalah menyetor penerimaan, termasuk potongan dan pajak, ke rekening Kas Negara di bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Menkeu) sebagai bank persepsi atau pos giro sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut di atas sesuai dengan ketetapan pasal No. 64 Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Para bendahara pengeluaran wajib menyetorkan semua penerimaan rabat dan pajak yang mereka pungut ke rekening Kas Negara pada bank. Para bendahara pengeluaran wajib menyetorkan semua penerimaan rabat dan pajak yang mereka pungut ke rekening Kas Negara pada bank. Menkeu menetapkan baik bank pemerintah maupun bank lainnya sebagai bank persepsi atau pos giro sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bendahara keuangan pengeluaran sebagai bagian yg krusial pada hal Pengelolaan Keuangan Daerah. Khususnya untuk membantu dan mewujudkan pemerintahan yg bersih & juga berwibawa di mata masyarakat. Tentu, seseorang perlu memiliki kompetensi dalam metode pembayaran dan pembukuan sesuai aturan hukum yang berlaku. Tugas dan tanggung jawab bendahara keuangan memberikan impak yg besar dalam tata kelola keuangan di dalam pemda.

Untuk membentuk pengetahuan & keterampilan bagi pegawai yg akan menduduki jabatan Bendahara Pengeluaran. Maka, kami akan melaksanakan Bimbingan Teknis dengan tema ‘BIMTEK STRATEGI PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN’ pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Bimtek Strategi Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pertama kali tampil pada PUSLATNAS.

Banyak perusahaan dan pusat perbelanjaan di Indonesia sekarang mendukung transaksi pembayaran non tunai. Bank maupun non bank telah mengembangkan sistem pembayaran non tunai di Indonesia untuk memenuhi tuntutan rakyat Indonesia akan transaksi yang cepat, aman, nyaman, mudah, dan efisien. Hal ini telah menyebabkan respon yang besar dari masyarakat terhadap sistem pembayaran non tunai, dan sistem ini telah menjadi forum penyelenggara sistem pembayaran di Indonesia.

Selain itu, kemampuan dalam menciptakan biaya minimal untuk menerima manfaat berdasarkan suatu kegiatan transaksi dapat mengukur efisiensi sistem pembayaran. Pengguna jasa alat pembayaran akan memilih alat pembayaran yang menawarkan harga yang relatif lebih rendah sehingga mereka dapat mengurangi biaya transaksi yang harus mereka keluarkan.

Melalui penurunan biaya transaksi dan peningkatan kecepatan transaksi, inovasi pembayaran elektronik telah membuat sistem pembayaran non tunai lebih efektif. Selain itu, Orang dapat melakukan transaksi non tunai dengan menggunakan kartu, cek, bilyet, giro, uang elektronik, atau alat pembayaran sejenisnya. Dalam surat edaran tersebut, perusahaan juga menyatakan bahwa mereka dapat secara bertahap membatasi penggunaan uang tunai dalam transaksi penerimaan atau pengeluaran ketika mereka menerapkan transaksi non tunai.

Dengan ini kami akan menyelenggarakan Bimbingan teknis tentang : “Bimtek Penerapan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Daerah”. Akan dilaksanakan pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Bimtek Penerapan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Daerah pertama kali tampil pada PUSLATNAS.

1. Pastikan individu tersebut sudah mempunyai rintisan bisnis sendiri yg telah beroperasi minimal 6 bulan, maksimal 3 tahun (lebih dari 3 tahun tidak bisa memenuhi syarat) & pastikan usahanya juga produktif alias tidak stagnan.
2. Belum pernah mendapatkan donasi apa pun yg berasal dari UKM & Kemenkop sama sekali.
3. Individu tadi setidaknya maksimal berusia 45 tahun
4. Latar belakang pendidikannya merupakan Sekolah Menengah pertama atau yg sederajat contohnya MTS, atau Paket B
5. Pastikan individu tadi juga mempunyai e-KTP yg masih berlaku & jelas
6. Anda harus aktif mencari izin usaha mikro kecil atau legalitas usaha untuk usaha yang Anda rintis, dan Anda juga harus aktif memperoleh surat informasi dari kelurahan setempat.
7. Memiliki sertifikat pembekalan kewirausahaan menjadi tanda bahwa yg bersangkutan pernah mengikuti pembekalan kewirausahaan, maksimal 2 tahun yg lalu sebelum tahun anggaran berjalan
8. Harus aktif memiliki rekening tabungan dan menyusun rencana bisnis yang jelas (rencana usaha ke depannya).

Setelah melengkapi seluruh dokumen, maka saatnya buat menciptakan proposal bisnis untuk mendapatkan tambahan modal. Kami menggunakan proposal usaha ini tidak hanya untuk mencari tambahan bantuan modal dari Kementerian Usaha Kecil Menengah, tetapi juga untuk mencari dukungan dari sponsor-sponsor lainnya.

Terkait bisnis global, seseorang harus mengambil langkah awal ini untuk memperoleh tambahan modal yang dapat mereka gunakan untuk meningkatkan usaha yang sedang mereka jalankan. Proposal harus menarik dan meyakinkan untuk mendapatkan modal. Biasakan juga untuk membuat & mengirimkan proposal dalam 2 bentuk yaitu soft copy & hard copy.

Jika Anda ingin meningkatkan pengetahuan dan kinerja Aparatur Pemerintah dalam hal Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan, kami akan menyelenggarakan Pelatihan / Bimtek / Diklat Keuangan mengenai: ‘Pedoman Teknis Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial’ pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Bimtek Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial pertama kali tampil pada PUSLATNAS.

Tidak hanya itu, organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan semua sumber yang tersedia. Sejumlah orang bekerja bersama dalam satu kelompok, mengkoordinasikan serangkaian aktivitas yang telah mereka atur, untuk mencapai tujuan tertentu dalam tugas administrasi.

Mengenai Perencanaan Oleh Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK Bendahara

Pengertian lain berdasarkan administrasi keuangan merupakan serangkaian aktivitas buat menata segala sesuatunya yg berupa penyusunan pada anggaran belanja, penentuan dari mana asal biaya, cara pemakaiannya, sistem pembukuan, dan pertanggungjawaban atas pembiayaan kolaborasi buat mencapai tujuan tertentu.

Semua langkah yang telah kami capai sebelumnya akan mengklaim penggunaan biaya yang telah kami sediakan, sehingga akan meningkatkan efisiensi, ekonomi, dan efektivitasnya. Semua pihak melakukan aktivitas dan upaya dengan tujuan untuk mengembangkan sistem administrasi keuangan dan perencanaan bagi pengguna anggaran (PA), PPTK, dan bendahara.

salah satu upaya buat memenuhi kebutuhan sistem administrasi keuangan tadi adalah, Dengan cara mengadakan Training kepada warga di bidang keuangan. Dengan melibatkan narasumber yang kompeten dalam bidangnya, sistem administrasi keuangan tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat sehingga mereka mampu mengimplementasikan tugas-tugasnya.

Selain itu, mengelola anggaran dengan baik, memanajemen, & menciptakan laporan keuangan dengan cara mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan di dalam pembangunan daerah juga sebagai fungsi berdasarkan sistem manajemen keuangan tadi.

Kami akan menyelenggarakan ‘Bimbingan Teknis / Diklat / Bimtek Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, Dan Bendahara’ sehubungan dengan hal tersebut di atas pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Bimtek Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran pertama kali tampil pada PUSLATNAS.