Bendahara pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tertentu wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Pihak pembeli membayar pajak atas penyerahan barang, baik dalam negeri maupun impor. Tujuan utama dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan.

Objek Pajak dan Tarif PPh Pasal 22

Objek pajak PPh Pasal 22 meliputi pembayaran atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah, KPA, bendahara pengeluaran, pejabat penerbit SPM, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh BUMN tertentu. Tarif PPh Pasal 22 umumnya bervariasi tergantung pada jenis barang dan negara asal barang impor.  

Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 22

Petugas melakukan pemungutan PPh Pasal 22 saat melakukan pembayaran. Bendahara atau BUMN yang bertanggung jawab atas pembayaran wajib memotong dan menyetorkan pajak tersebut ke kas negara. Dokumen pendukung seperti faktur pajak dan bukti pembayaran menjadi sangat penting dalam proses pemungutan ini.

Sanksi Pelanggaran

Bagi bendahara pemerintah dan BUMN yang tidak melaksanakan kewajiban pemungutan PPh Pasal 22 atau terlambat dalam menyetor pajak, akan dikenakan sanksi administratif berupa denda dan bunga. Selain itu, terdapat pula sanksi pidana bagi pihak yang dengan sengaja tidak membayar pajak atau memberikan keterangan yang tidak benar. Oleh karena itu, penting bagi bendahara dan BUMN untuk memahami dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Untuk meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun Legislatif, mengenai Pedoman Pemungutan PPh Pasal 22 bagi Bendahara Pemerintah dan BUMN, kami Pusat Pelatihan Nasional (PUSLATNAS) akan menyelenggarakan Bimtek/Pelatihan dengan tema ” Pedoman Pemungutan Pph Pasal 22 Bagi Bendahara Pemerintah dan BUMN ” Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Pedoman Pemungutan PPh Pasal 22 Bagi Bendahara Pemerintah dan BUMN pertama kali tampil pada PUSLATNAS.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan. Untuk memastikan keadilan dan efektivitas dalam pengenaan PBB, proses pendataan dan penilaian objek pajak menjadi sangat krusial. Pendataan yang akurat akan mengidentifikasi seluruh objek pajak yang ada, baik di perkotaan maupun di pedesaan, sehingga tidak ada objek pajak yang terlewatkan. Sementara itu, penilaian yang objektif akan menentukan nilai jual objek pajak (NJOP) yang menjadi dasar perhitungan PBB.

Proses Pendataan PBB

Proses pendataan PBB melibatkan beberapa tahapan, mulai dari identifikasi objek pajak, verifikasi data, hingga pengukuran fisik objek pajak. Kami mengidentifikasi objek pajak dengan menyisir seluruh wilayah, baik melalui survei lapangan maupun memanfaatkan data spasial. Setelah mengidentifikasi objek pajak, kami akan memverifikasi kebenaran data-data terkait objek pajak, seperti luas tanah, jenis bangunan, dan penggunaan lahan. Tahap akhir dari proses pendataan adalah pengukuran fisik objek pajak untuk mendapatkan data yang lebih akurat.

Proses Penilaian PBB

Setelah data objek pajak terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan penilaian. Penilaian PBB bertujuan untuk menentukan NJOP, yaitu nilai jual objek pajak pada suatu tanggal tertentu. Kami dapat menggunakan beberapa metode penilaian, antara lain metode perbandingan penjualan, metode biaya, dan metode pendapatan. Metode perbandingan penjualan adalah metode yang paling umum digunakan, di mana kita menentukan NJOP dengan membandingkan harga jual objek pajak sejenis di lokasi yang sama.

Tantangan dan Pengembangan

Meskipun penting, berbagai tantangan sering menghambat proses pendataan dan penilaian PBB, seperti luasnya wilayah, keterbatasan sumber daya manusia, dan dinamika perubahan penggunaan lahan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, kita perlu terus mengembangkan sistem pendataan dan penilaian PBB. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti sistem informasi geografis (SIG) dan sistem penilaian online. Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pendataan dan penilaian PBB.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun Legislatif tentang mekanisme pendataan dan penilaian PBB Perkotaan dan Pedesaan, maka kami Pusat Pelatihan Nasional (PUSLATNAS) akan menyelenggarakan Bimtek/Pelatihan dengan tema ” Mekanisme Pendataan dan Penilaian PBB Perkotaan dan Pedesaan ” Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Mekanisme Pendataan dan Penilaian PBB Perkotaan dan Pedesaan pertama kali tampil pada PUSLATNAS.

Sebagai pilar utama pendapatan negara, pajak memiliki peran krusial dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Selain wajib pajak pribadi, instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD juga memiliki Wewenang perpajakan yang tak dapat dielakkan.

Kewajiban Perpajakan Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD

Kewajiban perpajakan bagi Institusi pemerintah, BUMN, dan BUMD mencakup berbagai jenis pajak, seperti PPh Badan, PPN, dan PPnBM. Selain itu, mereka juga berkewajiban memotong dan menyetorkan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh pihak ketiga, seperti karyawan atau rekanan bisnis.

Tujuan dan Manfaat Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Institusi pemerintah, BUMN, dan BUMD memiliki tujuan utama untuk meningkatkan penerimaan negara. Selain itu, pemenuhan kewajiban perpajakan juga dapat menciptakan iklim investasi yang sehat, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Sanksi Bagi Pelaku Penggelapan Pajak

Bagi instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, pemerintah telah menetapkan berbagai sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa denda administratif, sanksi pidana, hingga pencabutan izin usaha. Oleh karena itu, penting bagi setiap instansi untuk memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman Instansi Pemerintah, BUMN, maupun BUMD tentang kewajiban perpajakan, kami dari Pusat Pelatihan Nasional (P;USLATNAS) akan menyelenggarakan Bimtek/Pelatihan dengan tema “Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD”. Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD pertama kali tampil pada PUSLATNAS.

Bimbingan Teknis (Bimtek) Strategi Menghadapi Jurusita Pajak Daerah menjadi semakin relevan bagi para wajib pajak, terutama pelaku usaha. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai proses penagihan pajak, khususnya ketika melibatkan tindakan penagihan secara paksa oleh jurusita pajak. Jurusita pajak memiliki wewenang untuk melakukan berbagai tindakan penagihan, mulai dari pemberitahuan surat paksa hingga penyitaan aset. Dengan memahami tahapan-tahapan dalam proses penagihan ini, wajib pajak dapat lebih siap dan mengambil langkah-langkah yang tepat.

Mencegah dan Mengatasi Tindakan Penyitaan

Salah satu fokus utama dalam bimtek ini adalah memberikan strategi pencegahan tindakan penyitaan oleh jurusita pajak. Instruktur akan mengajarkan peserta pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan teratur. Selain itu, bimbingan teknis akan mengajarkan peserta cara mengambil langkah-langkah, seperti mengajukan keberatan atau banding, jika terjadi tindakan penyitaan. Dengan bekal pengetahuan yang memadai, wajib pajak dapat meminimalisir risiko kerugian akibat tindakan penagihan paksa.

Hak-Hak Wajib Pajak dan Perlindungan Hukum

Bimbingan teknis juga akan menyoroti hak-hak yang dimiliki oleh wajib pajak dalam menghadapi tindakan penagihan pajak. Peserta akan diberikan pemahaman mengenai prosedur yang benar dalam proses penagihan, serta perlindungan hukum yang dapat diperoleh. Hal ini penting untuk menjaga agar hak-hak wajib pajak tidak terlanggar dan proses penagihan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan

Bimbingan teknis Strategi Menghadapi Jurusita Pajak Daerah merupakan langkah yang proaktif bagi wajib pajak untuk melindungi aset bisnisnya. Dengan mengikuti bimtek ini, peserta diharapkan dapat lebih memahami proses penagihan pajak, mencegah terjadinya tindakan penyitaan, serta mengetahui hak-hak dan perlindungan hukum yang dimiliki. Dengan demikian, wajib pajak dapat menghadapi proses penagihan pajak dengan lebih siap dan terkendali.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun Legislatif tentang strategi menghadapi jurusita pajak daerah, maka kami Pusat Pelatihan Nasional (PUSLATNAS) akan menyelenggarakan “‘ Bimtek Strategi Menghadapi Jurusita Pajak Daerah.” Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Bimtek Strategi Menghadapi Jurusita Pajak Daerah. pertama kali tampil pada PUSLATNAS.

Pengadaan barang dan jasa sangat membutuhkan pendidikan dan pelatihan perpajakan. Proses pengadaan di lingkungan pemerintah maupun swasta selalu berkaitan dengan perpajakan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Pendidikan dan Pelatihan perpajakan memberikan pemahaman mendalam tentang kewajiban pajak yang muncul dalam pengadaan. Hal ini penting agar pelaksana pengadaan dapat menjalankan proses sesuai peraturan yang berlaku, sehingga terhindar dari masalah hukum terkait perpajakan.

Pentingnya Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Aspek perpajakan dalam pengadaan barang dan jasa sangat kompleks, terutama karena regulasi perpajakan terus berubah. Dalam setiap transaksi pengadaan, pihak terkait harus memperhatikan pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, dan pajak daerah. Pelatihan ini memastikan setiap langkah pengadaan sesuai ketentuan hukum, sehingga terhindar dari sanksi atau denda.

Pendidikan dan pelatihan perpajakan membahas materi

Dalam pelatihan perpajakan, penyaji biasanya memaparkan materi yang meliputi berbagai aspek penting, mulai dari pemahaman dasar pajak hingga pengelolaan pajak dalam transaksi pengadaan. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para pelaku pengadaan dalam menangani kewajiban pajak mereka secara efektif, sekaligus memperkuat akuntabilitas proses pengadaan.

Manfaat Mengikuti Diklat Perpajakan

Pelatihan perpajakan menawarkan banyak manfaat, khususnya bagi pegawai yang bertanggung jawab dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pajak, pelaku pengadaan dapat mengurangi risiko kesalahan administrasi, yang berpotensi menyebabkan sanksi dari otoritas pajak. Hal ini akan memastikan kelancaran proses pengadaan, serta menjaga kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Kesimpulan

Pelatihan perpajakan dalam pengadaan barang dan jasa sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Dengan mengikuti pelatihan ini, pelaksana pengadaan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan menghindari kesalahan perpajakan. Pengadaan yang tertib dan sesuai dengan ketentuan perpajakan akan mendukung transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, baik di sektor publik maupun swasta.

Dalam rangka memantapkan pemahaman dan keterampilan pegawai instansi pemerintah pusat dan daerah dalam aspek perpajakan terkait pengadaan barang dan jasa, Pusat Pelatihan Nasional (PUSLATNAS) akan menyelenggarakan Diklat dengan tema: “Diklat Perpajakan Dalam PBJ” pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Diklat Perpajakan Dalam PBJ pertama kali tampil pada PUSLATNAS.

Instansi pemerintah kini semakin mudah mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) berkat hadirnya sistem elektronik. Instansi pemerintah kini semakin mudah mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) berkat hadirnya sistem elektronik. Direktorat Jenderal Pajak merancang platform E-SPT untuk membantu wajib pajak, termasuk instansi pemerintah, menyampaikan laporan SPT dengan lebih cepat, tepat, dan akurat. Berikut ini adalah panduan singkat mengenai tata cara pengisian dan pelaporan elektronik SPT bagi instansi pemerintah.

Langkah-langkah Pengisian SPT Elektronik

Persiapan Data Pajak

Sebelum melakukan pengisian SPT secara elektronik, instansi pemerintah harus menyiapkan seluruh dokumen pendukung terkait pajak. Instansi harus menyiapkan laporan pengeluaran, penerimaan, gaji pegawai, serta berbagai potongan dan pembayaran pajak selama periode pajak berjalan. Pastikan seluruh data sudah akurat dan lengkap agar tidak terjadi kesalahan saat pengisian SPT.

Penggunaan Aplikasi e-SPT

Instansi pemerintah mengunduh aplikasi e-SPT dari situs resmi Direktorat Jenderal Pajak dan menggunakannya untuk mengisi SPT. Setelah aplikasi terinstal, instansi perlu melakukan registrasi dan login menggunakan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) instansi. Setelah login, pilihlah jenis SPT yang harus Anda laporkan sesuai dengan kewajiban pajak yang berlaku. Silakan masukkan data yang sudah Anda siapkan ke dalam form aplikasi.

Proses Pelaporan SPT Elektronik

Validasi Data dan Pelaporan

Sistem e-SPT akan memvalidasi seluruh data yang telah diinput untuk memastikan ketiadaan kesalahan. Jika ada data yang tidak valid atau belum lengkap, sistem akan memberikan notifikasi kepada pengguna untuk memperbaikinya. Instansi pemerintah telah memvalidasi semua data dan kini dapat melanjutkan pelaporan SPT secara online melalui aplikasi tersebut.

Pengiriman SPT dan Bukti Penerimaan

Setelah SPT berhasil dikirimkan, sistem akan memberikan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai tanda bahwa pelaporan telah selesai. Instansi menyimpan bukti ini dengan baik sebagai arsip untuk berjaga-jaga jika otoritas pajak membutuhkannya sebagai dokumen pendukung di kemudian hari.

Kesimpulan

Pengisian dan pelaporan elektronik SPT bagi instansi pemerintah melalui e-SPT mempermudah proses administrasi pajak yang sebelumnya memakan waktu dan tenaga. Dengan mengikuti langkah-langkah yang benar dalam pengisian dan pelaporan, instansi dapat memastikan bahwa kewajiban pajak dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses ini juga meningkatkan akurasi data dan meminimalkan potensi kesalahan yang bisa terjadi dalam pelaporan manual.

Dalam rangka memantapkan pemahaman dan keterampilan pegawai instansi pemerintah pusat dan daerah dalam pengisian dan pelaporan SPT berbasis elektronik, Pusat Pelatihan Nasional (PUSLATNAS) akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema: “ Pengisian dan Pelaporan E-SPT Bagi Instansi Pemerintah ” Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Pengisian dan Pelaporan E-SPT Bagi Instansi Pemerintah pertama kali tampil pada PUSLATNAS.

Dalam era digital yang terus berkembang, pemanfaatan teknologi menjadi keharusan, termasuk dalam pengelolaan perpajakan. Salah satu inovasi penting yang menyasar bendahara pemerintah pusat dan daerah adalah Bimbingan Teknis (Bimtek) perpajakan berbasis elektronik. Bimtek ini merupakan langkah strategis dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak yang menjadi kewajiban pemerintah. Program ini akan membantu para bendahara melaksanakan tugas perpajakan dengan lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan regulasi terbaru.

Manfaat Bimtek Perpajakan Elektronik

Bimtek perpajakan berbasis elektronik memberikan banyak manfaat bagi para bendahara. Dengan menggunakan sistem berbasis elektronik, proses pengelolaan pajak, seperti pelaporan, pembayaran, dan pencatatan, menjadi lebih terorganisir. Bendahara-bendahara memanfaatkan berbagai aplikasi perpajakan online seperti e-Billing, e-Filing, dan e-SPT untuk memudahkan pengelolaan pajak mereka. Selain itu, sistem ini meminimalisir kesalahan manual dan mempercepat proses verifikasi pajak, sehingga tugas yang diemban bendahara menjadi lebih efisien.

Tantangan Implementasi di Lapangan

Namun, meskipun memiliki berbagai manfaat, implementasi perpajakan berbasis elektronik juga menghadapi beberapa tantangan. Beberapa bendahara mungkin masih kurang familiar dengan penggunaan teknologi baru dan membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Di sisi lain, infrastruktur teknologi di beberapa daerah masih belum sepenuhnya mendukung, yang berpotensi menghambat kelancaran proses perpajakan berbasis elektronik. Untuk itu, pelatihan dan pendampingan teknis secara berkesinambungan sangat dibutuhkan guna memastikan setiap bendahara mampu menjalankan tugasnya dengan optimal.

Upaya Pemerintah dalam Mendukung Bimtek

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, pemerintah pusat dan daerah secara aktif menyelenggarakan Bimbingan teknis perpajakan berbasis elektronik secara berkala. Pelatihan ini melibatkan berbagai materi terkait regulasi terbaru, penggunaan aplikasi perpajakan, serta simulasi pelaporan pajak. Selain itu, pemerintah juga memastikan tersedianya dukungan teknis bagi bendahara yang mengalami kesulitan dalam penerapan sistem elektronik. Dengan demikian, bendahara diharapkan lebih siap dan mampu memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik.

Kesimpulan

Selain itu, Bimbingan teknis perpajakan berbasis elektronik bagi bendahara pemerintah pusat dan daerah merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan pajak di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi, bendahara dapat melaksanakan tugas dengan lebih efisien, meskipun tantangan adaptasi dan infrastruktur masih menjadi kendala. Melalui pelatihan dan dukungan yang berkesinambungan, pemerintah berkomitmen untuk memastikan semua bendahara mampu menjalankan tugas perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka memantapkan pemahaman dan keterampilan bendahara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan perpajakan berbasis elektronik, Pusat Pelatihan Nasional (PUSLATNAS) akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema: “Bimtek Perpajakan Berbasis Elektronik bagi Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah.” Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Bimtek Perpajakan Berbasis Elektronik Bendahara Pemerintah Pusat Dan Daerah pertama kali tampil pada PUSLATNAS.

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang sangat penting untuk membiayai berbagai program pembangunan. Dalam konteks instansi pemerintah, peran bendahara sangat krusial dalam mengelola keuangan, termasuk dalam hal perpajakan. Oleh karena itu, Bimbingan Teknis Perpajakan bagi Bendahara Instansi Pemerintah menjadi sangat penting untuk memastikan para bendahara memahami dan menjalankan kewajiban perpajakan sesuai aturan yang berlaku.

Peran Bendahara dalam Pengelolaan Perpajakan

Bendahara instansi pemerintah memotong, menyetorkan, dan melaporkan pajak atas semua pengeluaran instansi. Tanggung jawab pajak bendahara umumnya mencakup PPh 21, PPh 23, dan PPN. Bendahara harus terus memperdalam pengetahuan tentang regulasi perpajakan terbaru agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pentingnya Bimtek untuk Peningkatan Kapasitas Bendahara

Bimtek perpajakan bagi bendahara instansi pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan bendahara dalam memahami aspek teknis perpajakan. Dalam Bimtek ini, para peserta akan mendapatkan pelatihan tentang tata cara pemotongan dan penyetoran pajak, pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) secara elektronik melalui e-filing, serta pemahaman tentang sanksi dan denda yang mungkin timbul akibat kelalaian atau kesalahan pelaporan pajak. Pelatihan ini juga memberikan kesempatan bagi bendahara untuk bertanya dan berdiskusi mengenai kasus-kasus perpajakan yang sering dihadapi dalam tugas sehari-hari.

Dampak Positif Bimtek Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah

Dengan mengikuti Bimtek, bendahara diharapkan mampu menjalankan tugas perpajakan dengan lebih akurat dan sesuai peraturan yang berlaku. Alhasil, risiko terjadinya kesalahan dalam pelaporan pajak dapat diminimalkan. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko terkena sanksi akibat kesalahan administrasi pajak, tetapi juga memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan lebih efektif dan efisien. Penerapan perpajakan yang tepat akan mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

Kesimpulan

Bimtek perpajakan bagi bendahara instansi pemerintah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dengan pengetahuan yang memadai tentang aturan dan prosedur perpajakan, bendahara dapat menjalankan tugasnya secara optimal, sehingga dapat mendukung tercapainya tata kelola keuangan yang baik dan mencegah timbulnya masalah perpajakan di kemudian hari.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai perpajakan bagi bendahara instansi pemerintah, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis dengan tema: “Bimtek Perpajakan Bendahara Instansi Pemerintah” Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Artikel Bimtek Perpajakan Bendahara Instansi Pemerintah pertama kali tampil pada PUSLATNAS.